KULTWIT
nomortogel.xyz aplikasitogel.xyz hasiltogel.xyz paitogel.xyz
You are here: Home » Kultwit » ANTARA RAKYAT DAN PEGAWAI-NYA: KPU DAN POLISI

ANTARA RAKYAT DAN PEGAWAI-NYA: KPU DAN POLISI

Rakyat menggaji KPU sebagai penyelenggara pemilu yang anti kecurangan. Rakyat menggaji POLRI untuk menjaga keadilan.
Tapi KPU melapor rakyat karena ribut soal kecurangan. Dan POLRI memburu rakyat yang memposting ketidakadilan.

Lalu siapa yg melaporkan KPU dan POLRI?

Kalau rakyat dilapor oleh KPU ke POLISI karena mengirim berita hoax ke media sosial, siapa yang melapor KPU ke POLISI karena menginput banyak data yang salah (hoax) ke situs resmi KPU? “Banyak sampah di laman media sosial…tapi gak boleh banyak sampah di KPU dong..”

Itulah bahayanya jika “kerakyatan tidak dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan”. Lalu pemimpin menganggap rakyat sebagai gangguan dan kebebasan yang telah kita peroleh secara susah payah dianggap sebagai ancaman. Pejabat harus sesuaikan diri dengan demokrasi kita.

Kalau Polisi menyisir laman media sosial mencari penyebar hoax yg dilapor KPU, apa hukuman bagi KPU kalau ternyata itu benar? Apa kompensasinya buat penyebar konten itu, dan apa hukumannya buat KPU? Kenapa kalau KPU salah hukum gak berlaku? Kenapa kalau rakyat salah dihukum?

Jika hukum bekerja atas permintaan penguasa atau otoritas negara untuk mentarget rakyat jelata, maka hukum akan cenderung berpihak. Hukum akan bergerak untuk mencari salah rakyat dan menutupi kesalahan penguasa dan para pendukungnya. Inilah awal tragedi itu.

Dalam negara demokrasi, pejabat negara adalah pelayan. Mereka digaji dengan uang rakyat. Tugas mereka adalah menjawab seluruh keraguan majikanny (yaitu rakyat) atas profesionalisme dan kesanggupan mereka bekerja. Bukan justru menolak menjawab malah mengancam dan memakai aparat.

Dalam negara demokrasi, tugas polisi adalah berdiri di tengah. Bahkan berdiri di pihak rakyat. Sebab hukum yang paling tinggi adalah keselamatan rakyat. POLISI seharusnya menangkap pejabat KPU yang salah input atau petugas yang bermain curang kasat mata dalam video dan gambar.

Hukum yang mengistimewakan pejabat bertentangan dengan Pasal 27 UUD 1945. (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Sekian.

Twitter @fahrihamzah 20/4/19

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top