ARAH BARU DARI KONFLIK PKS

Ini tentang ide. Karena ide adalah nyawa suatu organisasi. Dan sebetulnya konflik ide itu harus dijaga sebab dengan itu dialektika akan menghidupkan dan menumbuhkan. Tapi, kalau konflik ide dipersepsi sebagai konflik eksistensi maka itu bencana.

Nampaknya, konflik ide inilah yang tidak terfasilitasi dan lalu menjadi konflik saling meniadakan. Ibarat sebuah rumah yang bising oleh percakapan, tadinya kebisingan itu jadi dinamika yang menyenangkan.  Sekarang tak ada lagi suara, orang saling membungkam.

Dalam rumah politik, pemimpin memang beda dengan bapak. Dalam rumah tangga tradisional. Wajar bapak dominan. Dia yang memilih isteri, dia yang menafkahi keluarga dan dia yang menentukan masa depan. Dalam rumah politik pemimpin bukan segalanya.

Itulah sedikit perbedaan, transformasi PKS dari rumah tangga tradisional kepada rumah politik yang modern, terbuka dan demokratis. Paham lama masih ingin menyerahkan diri kepada pemimpin yang mereka sebut Qiyadah. Faktanya, pola itu mustahil diteruskan.

Partai politik bukanlah lembaga private murni. Disebut demikian karena mereka menyuplai produk berupa  pejabat ke ruang publik. Maka produk parpol harus mengalami kalibrasi dengan standar negara. Maka parpol harus dikelola seperti negara; demokratis, terbuka, dll.

Kepemimpinan baru di PKS sejak akhir 2015 memutar balik arah jarum jam reformasi yang sedang dijalankan. Oleh motif yang tak jelas, pola kepemimpinan semakin feodal. Qiyadah dianggap memiliki segalanya, hak dan kewenangan seperti bapak dalam tradisi kita.

Akhirnya, semua diperlakukan sebagai anak. Keinginan pimpinan mutlak. Murka pimpinan jadi hukuman. Kebahagiaan pimpinan jadi prestasi dan semakin hari pimpinan manunggal dengan partai. Mengkritik pimpinan adalah kritik partai dan membela adalah kinerja.

Bagi yang belajar ilmu organisasi tidak ada yang luar biasa dari konflik PKS ini. Trend kelembagaan PKS sekarang yang semakin sentralistik dan feodal dapat dilacak dari kebijakan sehari-hari mulai surat pengunduran diri caleg sampai sumpah setia bermaterai Rp 6000.

Sementara itu, kader tidak boleh kritis mengajukan pertanyaan dan orang-orang tertentu dilarang bersentuhan dengan kader kebanyakan. Suasana kecurigaan tinggi dan kader dibagi menjadi orang sana dan orang sini. Lalu mereka didatangi dan diinterogasi untuk memilih.

Bagi yang memahami kultur negara modern dan demokrasi, tentu semua ini adalah kultur yang sudah kita tinggalkan. Parpol  dalam UU pun telah kita demokratisasi. Tapi, masih saja ada parpol yang dikuasai dengan sistem kepemilikan. Sehingga prinsip “equality” hilang.

Bagi generasi baru di PKS, gejala ini mudah dipahami karena mereka tumbuh dengan iklim demokrasi dalam negara. Memang ada sedikit lapis generasi yang sulit memahami demokrasi kerena mereka terbebani masa lalu. Inilah kelompok resistensi yang berkuasa kini.

Seandainya perbedaan padangan ini dijembatani secara dewasa, tentu ini akan melahirkan kematangan berorganisasi yang secara akumulatif akan memperkuat kapasitas PKS sebagai partai Islam yang modern. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Nampaknya konflik PKS tak bisa dihindari.

Sekian banyak struktur, kader, anggota dan bahkan pimpinan telah mengundurkan diri, jadi caleg dan juga pengurus di pusat dan di daerah. PKS terancam sulit mempertahankan diri akibat pemimpin yang tidak memahami dinamika ini. Entah apa ujungnya.

Tapi, apapun semoga ini menjadi pelajaran. Dan yang terpenting  adalah konflik PKS akan dimenangkan oleh kelompok pembaharu yang membawa Arah Baru yang lebih sesuai dengan zaman baru. Ketika organisasi lebih manusiawi. Kompleksitas lebih terfasilitasi.

Twitter @Fahrihamzah 12/10/2018