KULTWIT
You are here: Home » Kiprah (page 20)

Category Archives: Kiprah

Feed Subscription

“Ini Negara Bukan Warung Kopi”

JAKARTA – Perdamaian antara Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) masih terganjal karena adanya permintaan untuk merevisi UU MD3 terkait penghilangan pasal yang menyangkut tentang pemakzulan Presiden. Dalam Pasal 98 Ayat (6), (7), (8) UU MD3 disebutkan bahwa pemerintah wajib mematuhi keputusan komisi DPR yang dapat berujung pada penggunaan hak interpelasi dan angket jika kewajiban itu tak ... Read More »

Fahri Hamzah: KIH Ingin Kembalikan DPR ke Era Soeharto

Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, mempertanyakan keinginan Koalisi Indonesia Hebat yang ingin mencabut hak interpelasi komisi dalam revisi UU MD3. Menurutnya pasal itu sudah disiapkan oleh DPR periode 2009-2014 untuk mengembalikan wibawa DPR. “Kalo pasal di UU MD3 tentang hak interpelasi anggota dicabut. Berarti DPR kembali ke era Suharto. DPR hanya diam saja,” katanya di kediaman Ketua Umum Partai Amanat ... Read More »

Polemik Ahok Jadi Gubernur DKI, Fahri Hamzah: Kita Serahkan ke DPRD

Jakarta: Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta resmi menetapkan Basuki Tjahaja Purnama sebagai Gubernur DKI Jakarta menggantikan Joko Widodo. Sebagian kalangan nampaknya masih keberatan bila Ahok yang menjadi pemimpin. Melihat hal tersebut, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang juga sebagai Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan, bahwa keputusan tersebut lebih baik diserahkan kepada DPRD. “Itu urusan DPRD, kita serahkan ke ... Read More »

Fahri Hamzah Sedih Konflik Ahok Vs FPI Terus Meruncing

Jakarta – Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah berharap ada jalan tengah yang diambil terkait konflik yang terjadi antara Plt Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok dengan FPI. Fahri meminta kedua belah pihak duduk bareng dan berbicara. “Memang kita makin sedih oleh ketiadaan kemampuan berdialog di antara pemimpin,” kata Fahri, Jumat (14/11/2014). Fahri menilai bila Ahok dan FPI duduk bersama ... Read More »

Fahri Tegaskan Hak DPR Diatur di UUD 1945

Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah menegaskan hak-hak anggota DPR telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945, lebih tepatnya di Pasal 20A. Penegasan tersebut disampaikan oleh Fahri, dalam menanggapi keinginan dari para fraksi Parpol yang tergabung di Koalisi Indonesia Hebat (KIH), yang ingin agar hak menyatakan pendapat yang dimiliki oleh DPR dihapuskan. Keinginan itu muncul setelah ... Read More »

Nasib Bank Mutiara Jatuh ke Tangan Asing

Pementasan ‘dramatisasi’ yang memperebutkan singgasana kepemilikan PT Bank Mutiara Tbk (berkode saham BCIC), akhirnya terjawab sudah. Sayangnya, bukan bank-bank lokal, atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menjadi pemenangnya, melainkan perusahaan holding investasi asing asal Jepang, J Trust Co Ltd. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pun membenarkan hal tersebut, dan sudah memberikan restunya kepada J Trust Co. Tentunya, setelah menyatakan lolos ... Read More »

DPR Minta Jaksa Tunda Eksekusi IM2

Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) minta kejaksaan agung tidak mengeksekusi PT Indosat Mega Media (IM2) dengan serta merta membayar uang pengganti sebesar Rp 1,3 triliun. Karena sampai saat ini masih ada dua putusan kasasi Mahkamah Agung (MA). “Kejaksaan agung lebih baik menunggu kejelasan hukum atas dua putusan kasasi yang berbeda dari MA,” kata Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah ... Read More »

PKS: Kita Relakan Kursi untuk KIH Demi Cinta

Jakarta – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tak mempersoalkan pemberian 21 kursi wakil pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan lainnya kepada Koalisi Indonesia di parlemen. Politikus PKS Fahri Hamzah mengatakan fraksinya di DPR secara rela memberi kursi wakil pimpinan ke KIH. “Apa sih yang kita enggak relakan. Selama ini kita sudah relakan. Semua kita relakan demi cinta,” kata Fahri kepada ... Read More »

Fahri PKS: KIH dan KMP tak Ada Masalah

Jakarta – Pimpinan DPR menilai partai Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP) tidak ada masalah. Ini disampaikan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (13/11/2014). Menurutnya, yang menjadi persoalan adalah penyerahan nama-nama anggota komisi dari kubu KIH yang digawangi PDI Perjuangan. “Sebenarnya tidak ada masalah, sudah selesai. Intinya ada tiga hal, KMP, KIH, dan ... Read More »

Pimpinan DPR Tolak Interpelasi Dihapus di UU MD3

Jakarta – Pimpinan DPR menolak jika hak interpelasi dan hak menyatakan pendapat dihapus dalam UU MD3. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, tiga hak yang dimiliki anggota DPR adalah interpelasi, angket dan menyatakan pendapat. “Itu kan konstitusi, bukan UU. UU MD3 itu tidak ada masalah, karena sudah diuji dalam persidangan MK,” kata Fahri, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (13/11/2014). Menurutnya, ... Read More »

Scroll To Top