KULTWIT
You are here: Home » Kiprah » FAHRI HAMZAH MENJADI PEMBICARA KUNCI DI FGD TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

FAHRI HAMZAH MENJADI PEMBICARA KUNCI DI FGD TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

“Keterbukaan Adalah Kunci”

Kamis (20/4) di Hotel Santika Jakarta, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menjadi pembicara utama dalam Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan Indonesian Parliamentary Center (IPC) dengan tema “Review Regulasi & Implementasi UU KIP di DPR RI (Kontribusi masyarakat utk membangun DPR Modern”.

Dalam acara yang dihadiri oleh berbagai unsur; mulai dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Informasi Publik (KIP) dan unsur penanggungjawab Informasi Publik dan Dokumentasi DPR/MPR, Fahri Hamzah menyampaikan beberapa hal terkait keterbukaan informasi publik. Keterbukaan sebagai progresi dari demokrasi indonesia. Kedua adalah penyelenggaraan keterbukaan informasi publik secara teknis.

Masih kata Fahri Hamzah, memang tidak bisa dipungkiri lagi bahwa masa depan Indonesia adalah masa depan keterbukaan. Keterbukaan di seluruh dunia sudah terjadi. Indonesia juga sudah semakin terbuka. Inilah cara kita menerapkan ‘best practice’ dalam good governance (pemerintahan yang baik). Tapi ada juga penghalang dari keterbukaan yang juga menjadi tantangan kita. Yang pertama adalah pemikiran ‘setback’. Nyaman dengan ketertutupan. Dan halangan yang kedua, sumbernya dari ketidakpahaman bagaimana menyelenggarakan Undang Undang Keterbukaan Publik.

Tapi yang perlu disadari oleh kita semua, bahwa leterbukaan dan kerahasiaan adalah dua hal yang harus ada dan berjalan beriringan. Kita tidak boleh terjebak pada euforia keterbukaan lalu menganggap tak perlu membangun sistem dan menetapkan apa saja yang menjadi kerahasiaan negara. Konsepsi tentang rahasia negara perlu diatur dengan baik. Kita mesti juga mengadakan sebuah diskusi tentang manajemen kerahasiaan negara.

Hal lain yang perlu dicermati adalah keberadaan partai politik. Ia harus dimodernisasi sebagai penyelenggara negara. Parpol idealnya berada diantara negara dan rakyat. Partai politik mesti dituntut terbuka. Begitu juga cara kita mendekatkan jarak wakil rakyat dengan konstituennya. Dapil atau daerah pemilihan harus mendekati distrik. Kontrol harus semakin detail. Kalau kontrol semakin kuat, wakil rakyat akan bekerja lebih profesional.

Terkait keterbukaan informasi di DPR. kita sedang melakukan migrasi DPR dari konvensional menuju modern. Rapat di DPR basisnya sekarang digital system. Kalau rapat terbuka, langsung bisa disiarkan oleh TV nasional. Atau setidakny TV Parlemen. Termasuk mengakses file dan dokumennya. Sebenarnya, kalau kita bandingkan dengan negara lain, parlemen kita lebih bebas dan lebih terbuka dari mereka. Di negara lain saja, kita masuk le gedung parlemen, kita di ‘screening’ dengan sangat ketat. Itu satu kesyukuran tersendiri bagi kita. Tinggal kita perbaiki sistemnya.

Ujungnya pengelolaan keterbukaan dan kerahasiaan publik itu ada dua. Pertama, Kementrian informasi. Kita membangun akuarium bagi informasi publik. Semacam ‘one stop store’ informasi bagi publik. Mereka boleh mengakses seluas-luasnya informasi yang kita berikan. Yang kedua adalah lembaga pengelola rahasia negara. Peti besi yang akan menyimpan informasi kita. Dalam dua kotak terbuka dan rahasia itulah manajemen diatur; mana yang bisa diakses publik dan mana yang memang harus dirahasiakan. Atau mana rahasia yang sebenarnya di masa sekarang sudah bisa diakses publik. Kita mesti rancang bersama.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top