| KPK Juga Harus Hajar Pajak |
|
|
|
|
Agus Priatna - INILAH.COM (31 Mei 2008) Jakarta - KPK diminta tidak setengah-setengah menyisir tindak pidana korupsi di instansi negara yang diduga menjadi sarang korupsi. Jangan hanya membidik Bea Cukai, KPK juga harus menggeledah kantor-kantor pajak. "Setiap lembaga negara yang mencari sumber dana harus diperhatikan KPK, misalnya jaksa, polisi, Depkeu, mungkin saya juga dari DPR, harus jadi prioritas sadapan KPK," tegas anggota Komisi III DPR Fahri Hamzah di sela diskusi di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (31/5). Namun tindakan KPK, imbuh Fahri, harus berdasarkan keputusan yang legal sehingga ketika muaranya dibersihkan, ke bawahnya diharapkan ikut bersih. "Yang Bea Cukai harus dilanjutkan dan diproses. Tapi juga kantor pajak di seluruh Depkeu. Yang diumumkan Menkeu kan gaji mereka sudah di atas standar. Jadi semua institusi di bawah Depkeu, terutama yang mengumpulkan keuangan negara, yang menjadi tempat pemberantasan korupsi, harus!" tegasnya. KPK, imbuh dia, jangan hanya mengobrak-abrik instansi kecil yang tidak ada apa-apanya. "Hajar lembaga-lembaga yang birokrasinya memang mengambil uang-uang sampingan. Saya usulkan itu dan utamanya lembaga-lembaga penegak hukum harus diprioritaskan. Jadi yang mengumpulkan kekayaan negara, yang membelanjakan keuangan negara, sama yang menegakkan hukum," tegas Fahri.[L5] Dibaca: 96
Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.6 |
||||||||
beri komentar untuk artikel ini
| < Sebelumnya | Berikutnya > |
|---|