Kompas (23 September 2008)
Jakarta – Komisaris Jenderal Bambang Hendarso Danuri terpilih secara aklamasi menjadi Kepala Kepolisian Negara RI yang baru dalam uji kelayakan dan kepatutan, Senin (22/9).
Total 10 fraksi di Komisi III DPR menerima Danuri menggantikan Kepala Polri lama, Jenderal (Pol) Sutanto, yang akan memasuki masa pensiun.
Proses uji kelayakan dan kepatutan digelar sejak sekitar pukul 10.00 hingga pukul 20.30 dengan dua kali istirahat. “Komisi III setuju mengangkat Komjen Bambang Hendarso Danuri menjadi Kapolri baru dan akan membawa hasil uji kelayakan dan kepatutan ini ke Badan Musyawarah, Selasa (23/9), dan kemudian ke dalam rapat paripurna, Rabu,” ujar Ketua Komisi III Trimedya Panjaitan (Fraksi PDI-P).
Sejumlah fraksi mengajukan sejumlah catatan. Beberapa catatan itu seperti peringatan agar Kepala Kapolri baru tidak menjadikan institusinya sebagai alat kekuasaan. Kepala Polri baru juga harus mampu mengubah wajah kepolisian menjadi lebih humanis dan berorientasi pada pelayanan masyarakat sehingga mengurangi perbenturan dengan masyarakat.
Dalam pandangan fraksinya, Fahri Hamzah dari F-PKS menyebutkan, Kepala Polri baru harus menghormati hukum serta berkomitmen untuk tidak melakukan korupsi dan tidak lagi mengulangi kesalahan dalam penyelidikan dan identifikasi barang bukti sehingga menimbulkan insiden salah tangkap.
Kepala Polri baru juga harus menjamin tidak ada lagi penyiksaan terhadap tahanan, melindungi dan menghargai HAM, dan mencegah pelanggaran HAM.
Seusai uji kelayakan dan kepatutan, Danuri menyatakan, sebagai langkah awal, ia akan memprioritaskan upaya peningkatan pelayanan bagi masyarakat sekaligus melanjutkan program kerja pejabat sebelumnya.
“Upaya pertama, kami akan melakukan perbaikan internal, terutama perilaku, terkait pelayanan masyarakat. Dengan begitu, kami harap tidak ada lagi keluhan dari masyarakat seperti selama ini terjadi,” ujar Danuri.
Sementara program kerja lanjutan yang diprioritaskan adalah penanganan kasus judi, narkoba, terorisme, traficking, kejahatan jalanan, kejahatan yang berpotensi merugikan kekayaan negara seperti korupsi, serta pembalakan, penambangan, dan penangkapan ikan liar.
Selain itu, Danuri juga menjanjikan soal keberlanjutan program reformasi kepolisian, terutama terkait reformasi kultural. Untuk urusan itu, ditetapkan tahun 2015 sebagai periode awal berhasil tidaknya reformasi tersebut.
Dalam pengamatan Kompas, baik pertanyaan yang diajukan maupun jawaban yang disampaikan, keduanya berjalan datar dan nyaris tanpa proses penajaman ataupun pendalaman yang berarti dari kedua belah pihak. (DWA)
Dibaca: 124
|
- Silakan untuk mengisi komentar yang tidak keluar dari topik artikel.
- Semua komentar yang tidak berhubungan akan segera dihapus.
- Termasuk semua link yang digunakan untuk kepentingan spam marketing dsb.
|
Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.6
AkoComment © Copyright 2004 by Arthur Konze - www.mamboportal.com
All right reserved |
beri komentar untuk artikel ini