| Menteri Sontoloyo Goyang Kabinet |
|
|
|
|
Majalah Gatra (14 Juli 2008) Kabinet mulai labil di penghujung pemerintahan SBY-JK. Sebagian partai politik kecewa. Terpicu oleh pernyataan keras Kepala BIN. Benarkah ada menteri yang mendua? Sosok petinggi intelijen yang misterius, tertutup, angker sepertinya tak melekat pada diri Syamsir Siregar. Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) itu tidak tabu mengobral omongan. Gaya bicaranya ceplas-ceplos. Terkadang dibumbui guyon. Ranah politik pun tidak lagi gamang untuk dijamah. Usai mengikuti acara peringatan Hari Anti Narkoba Internasional di Istana Negara, Jakarta, Kamis pekan lalu, Syamsir melontarkan ungkapan “sontoloyo”: untuk menyebut beberapa menteri asal partai politik, yang partainya mendukung penggunaan hak angket DPR terkait kebijakan pemerintah di bidang energi. Karuan saja, pernyataan Syamsir itu mengundang kontroversi. Terlebih lagi, jumlah menteri dari partai politik bukan cuma satu atau dua orang. Kabinet Indonesia Bersatu boleh dibilang kabinet pelangi. Terdiri dari orang-orang dari beragam partai politik pendukung pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Yusuf Kalla alias duet SBY-JK. Para menterinya berasal dari sejumlah partai politik, antara lain Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Di luar itu, tentu ada beberapa menteri yang ditunjuk karena semata-mata profesionalisme, lepas dari latar belakang partainya. Nah, dalam gelindingan hak angket, hanya politisi dari Golkar dan Demokrat yang setia pada pemerintah dan menolak hak angket. Sedangkan sisanya setuju. Tentu sentilan Syamsir itu secara tidak langsung mengarah kepada menteri- menteri yang berasal dari luar Golkar dan Demokrat. Dalam keloompok ini ada Suryadharma Ali (Menteri Koperasi dan UKM yang juga Ketua Umum PPP), Bachtiar Chamsyah ( Menteri Sosial yang juga politikus PPP), M.S. Kaban (Menteri Kehutanan yang juga Ketua Umum PBB), dan Lukma Edi (Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal dari PKB). Ada juga tiga menteri yang berasal dari PKS, yakni Menteri Pertanian Anton Apriyantono, Menteri Pemuda dan Olahraga Adhyaksa Dault, serta Menteri Perumahan Rakyat Yusuf Asy’ari. Sedangkan dari PAN adalah Menteri Pendidikan Nasional, Bambang Sudibyo, dan Menteri Sekretaris Negara, Hatta Rajasa. Terkait dengan omongan Syamsir Hatta mengaku bahwa hal itu sempat membuat kaget beberapa menteri. “Lho, ada apa ini?” Hatta menggambarkan kekagetan beberapa koleganya. Bahkan menurut kabar yang berkembang di sekitar kabinet, disebut- sebut bahwa Suryadharma Ali sampai berniat mundur. Sebagian menteri lainnya pasrah bila harus keluar dari kabinet gara-gara partai politiknya ikut mendukung hak angket. “Saya siap kalau Presiden menghendaki saya mundur,” kata Adhyaksa. Situasi panas di lingkungan kabinet ini menjadi ujian berat bagi SBY di penghujung masa pemerintahannya. Bisa jadi, pernyataan Syamsir itu membuat kekompakan kabinet menjadi labil. Memang hingga kini belum ada menteri yang beraksi ekstrem, apalagi sampai mundur. “Kami tetap solid”, kata Hatta. Benarkah? Melihat reaksi beberapa partai politik yang terserempet sentilan “sontoloyo”, tampaknya serangan balik tidak mengarah kepada Presiden SBY. Walau mereka menyoal secara keras, hampir semuanya dialamatkan kepada Syamsir. “Kurang tepat kalau Kepala BIN ngomong seperti itu. Malah bisa mengganggu dukungan politik kepada presiden,” kata Zulkifli Hasan, Sekretaris Jenderal PAN. Fahri Hamzah, Wakil Fraksi PKS di DPR, bersuara lebih keras. “Tidak profesional,” katanya. Sebagai petinggi intelijen, kata Fahri, mestinya Syamsir secara diam-diam mampu mengungkapkan dan mengendalikan berbagai masalah, sekalipun itu perkara underground. “Lha ini, info yang dikumpulkan nggak ada bedanya dengan info koran pagi,” ujarnya, menyebut tindakan Syamsir yang justru mengumbar informasi ke publik. Menteri asal PKS, menurut Fahri, baru akan mundur kalau diminta presiden. “Kami tidak ingin menghianati (koalisi),” katanya. Kubu PPP malah lebih serius. Mereka akan menyoal lebih lanjut pernyataan Syamsir itu. “Kami tersinggung. Kepala BIN harus mengklarifikasi, apa maksud lontaran itu,” kata Lukman Hakim Saefuddin, Ketua Fraksi PPP di DPR. Lukman juga tidak setuju kalau sikap partainya yang mendukung hak angket dibaca sebagai langkah meninggalkan pemerintahan SBY. Hak angket itu, selain bukan menyoal kenaikan harga BBM, melainkan kebijakan di seputar tata kelola energi, kata Lukman. “Juga untuk memperbaiki, bukan menentang pemerintah.” Karena itu, menurut Lukman, insiden Syamsir ini tidak sampai membuat PPP menarik kadernya di kabinet. Meski demikian, Lukman tidak membantah kabar seputar niat Suryadharma. Namun hal itu tidak terkait dengan pernyataan Syamsir dan bergulirnya hak angket. “Semata-mata karena anggaran,” katanya. Kabarnya, banyak program di Kementerian Koperasi dan UKM tak jalan karena anggarannya seret. (Hidayat Gunadi, Syamsul Hidayat, dan Mukhlison S. Widodo) Dibaca: 178
Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.6 |
||||||||
beri komentar untuk artikel ini
| < Sebelumnya | Berikutnya > |
|---|