Republika (22 Agustus 2008) BPK menemukan sembilan penyimpangan kebijakan migas. JAKARTA - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN), dan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) menangkap kesan kuat pemerintah sengaja membiarkan kebijakan pengelolaan minyak dan gas (migas) yang saat ini merugikan negara. Untuk itu, Panitia Penyelidikan (angket) Bahan Bakar Minyak (BBM) meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan data-data perinci soal kebijakan itu. beri komentar untuk artikel ini | Dibaca: 98 |