Kita seperti berada pada sebuah persimpangan yang ngambang karena semua menjadi tidak jelas. Kemarin, ketika saya kembali ke tahanan, saya bertemu dengan keluarga beliau dan berbicara sesaat; seorang perempuan sederhana dan anak-anak bersahaja. Saya kembali bersaksi bahwa keluarga ini keluarga baik. Kebaikan adalah riwayat hidup mereka.

Tentu tidak banyak yang bisa mengetahui siapa pak Rokhmin, meski banyak juga yang hari-hari ini pura-pura tidak kenal. Tetapi, kebaikan tetap adalah kebaikan sampai kapanpun. Seandainya semua manusia di bumi ini mengatakan Rokhmin bersalah, maka kalau dia tidak salah di mata Allah, dia tidak akan salah. Begitulah sandiwara tuduhan korupsi dana DKP ini harus di lihat. Saya teringat pernyataan seorang tokoh hukum senior beberapa saat yang lalu, “Kita hidup dalam transisi yang menimbulkan banyak anomali hukum, yang masuk penjara belum tentu karena salah dan yang bebas gembira belum tentu karena benar dan kita semua saling intip untuk saling menjatuhkan”. Memang kita merasakan sekali bahwa penegakan hukum adalah sandiwara. Maka yang kita saksikan adalah lakon yang skenarionya ditulis oleh yang terbiasa bersandiwara.

Adapun keadilan atau rasa keadilan menjadi tidak penting, karena yang sedang dimainkan adalah tontonan. Dan kita tidak lagi mencari tahu untuk apa pertunjukan ini diselenggarakan, karena mereka sedang menghipnotis kita untuk lupa dari masalah sebenarnya. Penyakit korupsi yang diderita secara akut oleh bangsa ini dimasa lalu tidak sedang disembuhkan. Ratusan milyar bahkan trilyunan rupiah dana dikucurkan hanyalah untuk memfasilitasi sebuah proyek alpa dan lupa. Lalu yang kita ingat dan dipertunjukkan adalah setting baru tentang orang-orang baik yang dihukum bukan karena niat jahatnya, tetapi karena lugu dan terperangkap pada aturan main yang sejak dulu memang samar. Sejak dulu memang semuanya samar, karena itu yang lolos adalah yang terbiasa berkelit dan berdusta. Lalu, penjara dan nista adalah bagi mereka yang jujur dan mau mengakui perbuatannya.

Menimbang Kredibilitas.

Maka, Rokhmin Dahuri adalah korban imajinasi aparat kita yang bekerja mencari sensasi. Bagaimana bisa mereka tidak melihat bahwa Rokhmin memiliki kredibilitas untuk dipertimbangkan. Seorang anak nelayan, membangun nama besarnya dengan dukungan keluarga; seorang isteri dan anak-anak yang baik, serta lingkungan aktifis dan santri yang selalu menyertainya. Seorang pemuda yang belajar gigih mencari gelar akademik sampai ke luar negara di suatu bidang yang tidak banyak digeluti orang, dengan modal dorongan tradisi keluarganya sebagai nelayan dan kesadarannya  sebagai anak sebuah bangsa maritim. Rokhim mendapatkan gelar profesor dalam usia yang sangat muda melalui sebuah pidato yang membuka cakrawala kita bahwa masa depan kita ada pada konsepsi negara maritim yang harus menjadi keyakinan.

Saya ikut membantu beberapa bagian kecil persiapan pidato guru besarnya yang tebal itu. Rokhmin seperti kamus bagi kekayaan laut kita yang begitu luas. Ia meyakinkan bangsa ini untuk menangani laut secara lebih serius sehingga amanah yang terbengkalai itu menjadi modal dasar bagi kebangkitan kita sebagai bangsa maritim yang terbesar. Sebuah departemen baru yang saat itu (2001-2004)  ia pimpin tentu juga merupakan salah satu jawaban awal dan Rokhmin telah membuktikan bahwa departemen itu hidup dan menjadi harapan banyak orang, terutama para nelayan  dan penduduk pesisir yang selama ini hidup sebagai rakyat marjinal.

Dalam usia 42 tahun ia menjadi menteri ke-dua bagi departemen yang dibentuk pada masa Gus Dur itu. Lalu, ketika Megawati naik, sebagai mantan dirjen pesisir, ia juga berhasil meyakinkan presiden baru akan pentingnya DKP dipertahankan dan ia diamanahkan sebagai menteri profesional yang teruji. Banyak orang yang berdecak kagum, banyak pujian dialamatkan kepadanya, sebagai anak muda berprestasi yang tidak saja sebagai mantan dosen teladan (1995) di dalam negeri, tetapi seorang anak nelayan biasa yang memiliki reputasi internasional. Sederetan organisasi internasional ikut dibidaninya dan ia menjadi anggota. Saya diantara yang mengaguminya. Suatu hari saya katakan, “Pak, kalau pak Habibie diingat sebagai bapak teknologi dirgantara di Indonesia dan dunia, saya ingin bapak dikenal reputasinya di bidang kelautan dan maritim”. Lalu saya diberi beberapa tugas yang memang tidak selesai karena politik merubahnya.

Dana DKP.

Maka, di tengah mimpi besar itulah pak Rokhmin memimpin DKP. Sebuah departemen baru dan mata anggaran yang nomenklaturnya belum jelas. Sebuah departemen baru tentu harus disiapkan dengan dasar Undang-Undang baru yang juga belum ada. Padahal kita tidak mungkin menunda antusiasme masyarakat yang semakin hari semakin besar. Nelayan dan penduduk pesesir sudah lama tidak memiliki induk semang, tempat mereka mengadukan kemiskinan yang mereka tidak mengerti asalnya. Hidup di pinggir lautan memang aneh, limpahan kekayaan yang nampak menari-nari setiap hari tidak sanggup merubah nasib jutaan nelayan kita dari keterpurukan tiada henti. Nelayan adalah korban para pemimpin yang tidak mengerti jatidiri.

Lewat DKP kampanye lalu dilakukan, sebuah kesadaran dirayakan dan memang seperti diduga semula, sebuah kebangkitan terbit dari hari ke hari. Saya mengikuti banyak kunjungannya ke daerah. Menteri yang sederhana dan bersahaja ini disambut seperti pahlawan, dengan suka cita yang telah lama terpendam. Maka, masalah baru pun muncul, keterbatasan sumberdaya dan dukungan dana. Saya tidak tahu persisnya, karena saya bukan orang dalam departemen, mungkin inilah awal simpati banyak orang dan mobilisasi dukungan yang mengantarkannya mendekam dalam tahanan. Pak Rokhmin, dosen teladan itu dituduh korupsi karena menerima sumbangan orang dan dituduh juga memobilisir pemotongan dana APBN 1% bagi dana taktis operasional.

Tidak ada bukti tertulis atas semua tuduhan itu, setidak-tidaknya, dua masalah utama dalam kasus Tipikor (memperkaya diri sendiri/orang lain dan merugikan negara) tidak terbukti dalam kasus ini. Kalaupun ada bukti, kebanyakan adalah bukti yang memperingan tuduhan. Salah satu bukti yang membuat ringan adalah kenyataan bahwa dana itu memang tidak mengalir ke kantong pribadi. Dana itu mengalir kepada lebih dari 1300 (seribu tiga ratus) pihak yang kemudian memunculkan masalah baru. Seorang kepercayaan Rokhmin, pejabat eselon 3 bernama Didi Sadali yang ditugaskan mengelola dana tersebut, membocorkan catatan pribadinya yang berisi arus dana ke KPK dan akhirnya dibocorkan juga ke media massa. Maka fragmen baru muncul, kali ini tentang nama-nama besar yang mendapat sumbangan pribadi dari Rokhmin.

Konspirasi kepada orang baik.

Entah dikendalikan oleh siapa, media massa menjadikan berita ini menjadi isu utama sampai hari ini. Hari demi hari, nama-nama yang ada (dari 1300-an nama) diangkat satu-satu, dikunyah-kunyah, berdarah dan dimuntahkan kembali oleh media. Lakonnya kini melibatkan DPR, semua calon presiden pada pilpres 2004 dan beberapa nama besar. Publik tidak peduli lagi bahwa ada ribuan kelompok nelayan, masjid, pesantren, gereja, UKM, koperasi nelayan, organisasi pemuda dan mahasiswa, wartawan, dan lembaga swadaya masyarakat, baik individu dan lembaga yang juga mendapat bantuan. Publik diajak hanya melihat tokoh-tokoh tertentu dan partai politik tertentu.

Presiden SBY sendiri akhirnya menyelenggarakan keterangan pers khusus di halaman Istana Negara. Sebuah momen yang tidak dibiarkan lewat oleh media massa karena bukan saja baru pertama dilakukan sepanjang masa jabatannya sebagai presiden, tetapi karena ini sudah merupakan perang mulut antara capres. Ya, SBY menjawab Amien Rais yang dianggapnya membuat fitnah bahwa dirinya juga menerima aliran dana Rokhmin dan bahkan aliran dana dari luar negeri. Lalu, setelah beberapa hari kontroversi ini menghangat, sandiwara berakhir di Halim, sebuah pertemuan tertutup 12 menit mngakhirinya dan keterangan pers Amien Rais mengajak berdamai.

Tapi bagaimana nasib Rokhmin Dahuri, sepertinya menjadi tidak begitu penting karena konspirasi ini ingin memakan korban lain yang lebih banyak. Status korupsinya menjadi tidak penting karena sorotan mata hakim dalam persidangan sibuk membongkar pengakuan Didi Sadali tentang siapa saja yang terima sumbangan. Setiap sidang nama baru dimunculkan, menjadi sensasi dan terciptalah sebuah deret nama. Orang-orang baik, yang memiliki hubungan pribadi yang dekat dengan Rokhmin dan diberi sumbangan dengan prinsip agama, “tangan kanan memberi tangan kiri tidak mengetahui” terbongkar sudah. Kejadian ini tidak saja merusak citra orang-orang baik, tetapi membuat luka persaudaraan antar orang baik itu.

Bayangkanlah; Rokhmin Dahuri, Amien Rais, Hasyim Muzadi, Khofifah Indar Parawansah, Salahuddin Wahid, Slamet Efendi Yusuf, Farid Faqih, dll, adalah sederet nama orang baik. Saya malu mencantumkan nama saya karena saya belum tentu sebaik mereka, setidak-tidaknya saya belum diuji. Tetapi mereka, dua di antaranya pernah memimpin Ormas Islam terbesar di negeri ini, yang lain adalah tokoh-tokoh yang berjuang dengan dedikasi yang diakui. Nama itu kini cemar karena sejak awal mengakui aliran sumbangan Rokhmin yang diistilahkan “Dana Haram DKP” oleh media massa. Maka, kemana arah sandiwara ini? Saya tidak tahu, tetapi setidak-tidaknya ini mengulur waktu untuk memproses kasus yang lebih besar. Sampai nanti, ketika penguasa baru naik, negosiasi baru dilakukan dan koruptor yang sesungguhnya selamat dan tertawa terbahak-bahak.

Mengakhiri sandiwara.

Seruan ini, penulis tujukan kepada semua pemimpin agar mengakhiri sandiwara yang merugikan ini. Karena kita tidak tahu judulnya, apa alur dan ujung ceritanya, untuk apa ini semua dilakoni dan siapa yang menjadi sutradara. Dari  semua ini, yang terbaca hanya kesia-siaan yang berujung pada penderitaan dan pesismisme kita semua sebagai bangsa Indonesia. Saya tidak melihat kasus DKP saja, tetapi semua yang sedang dipentaskan. Kepemimpinan ini sejak 2004 dipilih oleh rakyat tidak membuat kita tambah optimis akan masa depan kita. Para pemimpin yang dipilih dan dititpkan kepadanya harapan besar akan perubahan nasib bangsa ini, melupakan bahwa waktu kita tidak banyak, transisi ini harus dipimpin secara efektif agar kita semua keluar dari krisis dengan selamat.

Cobalah lihat rakyat kita, kenapa putus asa merebak dan angka bunuh diri meningkat. Di balik tepuk dada stabilitas ekonomi makro, lihatlah pengangguran dan jumlah orang miskin yang bertambah. Lihatlah satu keluarga yang mengakhiri hidupnya bersama-sama karena putus asa. Lihatlah kriminalitas dan prilaku menyimpang yang semakin aneh karena orang tidak mengerti kenapa keadaan mereka tambah tidak berpengharapan dan masa depan tambah suram. Lihatlah citra bangsa ini di dunia internasional, ketiadaan harga diri dan martabat semakin kuat karena kita kehilangan warna dan semakin tidak sanggup berdiri di atas kaki kita sendiri. Jangankan punya kebanggaan sebagai bangsa besar, kita semakin tertunduk oleh malu oleh ketiadaan pemimpin yang sanggup kita banggakan.

Kenapa Bangsa ini seperti tidak pernah punya para pahlawan, Sukarno, Hatta, Sjahrir, Panglima Sudirman, dll, bahkan sejak zaman pra negara kita memiliki Patih Gajah Mada yang bersumpah mengumpulkan nusantara. Kemana Sukarno yang berteriak lantang memimpin bangsa-bangsa baru, menjadi kekuatan ketiga yang gagah dan mandiri. Kita belum punya apa-apa ketika Sukarno mengundang para pemimpin dunia ketiga itu ke Bandung dalam konfrensi Asia Afrika pertama. Seorang guru agama yang bersekolah di Timur Tengah  pada awal tahun 70-an menceritakan kepada saya kehormatan peci Hitam (songkok Nasional kita itu) yang membuatnya gagah, karena imbas kekaguman pada Bung Karno yang selalu mengenakannya. Orang-orang Arab mengomentarinya topi itu dengan kagum. Hari ini, kehormatan itu hilang dan kita berubah “menjadi bangsa kuli dan kuli di antara bangsa-bangsa”, seperti juga peringatan Bung Karno.

Lalu, setelah kehilangan arah dan kebanggaan kita bertikai, mengutip komentar tokoh hukum senior tadi, “kita semua saling intip untuk saling menjatuhkan”. Itulah yang sangat kentara pada sandiwara hukum beberapa tahun belakangan ini. Sekian lembaga baru dibentuk dan perlombaan pun dimulai. Tanpa blue print penegakan hukum yang menuliskan prioritas, strategi dan sistematika, para aparat berlomba mencari muka. Maka, hukum menjadi senjata, persis seperti kopkamtib zaman orde baru. Siapa yang sudah ditarget harus masuk penjara, maka segala cara dilakukan agar dia masuk penjara, termasuk disadap pembicaraannya dengan alat yang dibeli dan bermasalah.

Maka, karena hukum adalah senjata terutama bagi yang berkuasa, “tebang pilih” tidak dapat dihindari. Mereka yang disasar adalah satu dari 3 kelompok. Pertama, mereka yang paling lemah dan tidak punya kekuatan apa-apa. Aparat dengan mudah menangkap mereka karena tak ada yang bela. Dengan ini semua aparat mendapat nama, “berprestasi menangkap koruptor”. Koruptor kelas teri berjubel masuk bui terutama dari daerah. Kedua, mereka yang memimpin BUMN. Karena BUMN memiliki status hukum yang tidak jelas, satu sisi berusaha (berbisnis) dan mengambil resiko tapi di sisi lain resikonya bisa menjadi delik “merugikan kekayaan negara”. Tapi, BUMN disasar karena mudah diajak berdamai dan tentu di sana ada transaksi. Ketiga adalah musuh politik. Ini jelas, karena aparat juga ingin membuat atasannya senang, oleh tangkapan musuh-musuh politik.

Kemudian karena hukum ditegakkan tanpa strategi, korbannya adalah kehidupan nasional. Menteri Keuangan berkali-kali mengingatkan kita soal pemberantasan Korupsi yang kebablasan. Dan memang sudah kebablasan. Menteri keuangan tahu dan melaporkan bahwa serapan APBN dan APBD sangat rendah, hanya rata-rata 30% setiap tahun. April lalu, Menkeu mengumumkan bahwa belanja APBN/APBD baru 5%. Bank-bank BUMN pun ikut-ikutan. Kucuran kredit dipersulit, sebab salah kucur sedikit saja bisa dituduh merugikan negara dan masuk penjara. Dampaknya semua menyimpan uang di SBI (total Rp. 300 Trilyun dan Rp. 90 T diantaranya dari APBD). Kita tahu bahwa bunga SBI juga akhirnya menjadi beban anggaran negara. Pertanyaannya adalah, siapa yang bertanggungjawab atas mandeknya kegiatan belanja pemerintah pusat dan daerah ini?.

Bagaimana dengan Investasi? Tidak ada yang berani ambil resiko. BUMN juga takut bermitra dengan swasta (asing atau lokal) karena takut kena pasal “memperkaya orang lain”. Bagaimana berbisnis dan tidak boleh menjadi kaya?. Memang tuduhannya tidak semudah itu, tetapi dari data-data yang ada dan dilaporkan ke komisi 6 DPR, ada ketakutan mengambil inisiatif mengembangkan investasi sektor riil. Maka, mesin ekonomi yang satu ini juga macet. Adapun uang masuk yang begitu banyak tidak masuk ke sektor riil, mereka cenderung masuk pasar uang dan pasar modal yang menawarkan keuntungan dari perjudian sesaat. Pertanyaannya lagi, “siapa yang bertanggungjawab atas mandegnya mesin ekonomi kita?”.

Pertanggungjawaban ini tentu tidak sederhana, karena ini menyangkut matinya sumber hidup jutaan orang yang terkapar tanpa harapan. Bukankah ini korupsi yang sesungguhnya? Korupsi terhadap waktu yang langsung membunuh jutaan penduduk yang menganggur dan miskin karena stagnasi ekonomi. Ini kejahatan terhadap kemanusiaan dan pelanggaran HAM terberat yang dilakukan negara terhadap rakyatnya. Kejahatan ini tidak jelas bagi yang nuraninya mati dan tidak memiliki sense of crisis. Tapi bagi mereka yang melihat rakyatnya dari dekat, kekejaman ini nyata dan kasat mata. Sekali lagi, siapa yang bersalah dan bertanggunjawab? Baiklah, kita jangan salahkan siapapun. Kita hanya perlu bertanya pada diri sendiri apakah kita menyutradarai sandiwara maut ini? Kalau ya, hentikanlah, rakyat kita semakin susah.

Kasus Rokhmin Dahuri ini adalah ujian bagi Rezim SBY-JK. Waktu berjalan terus dan tidak berpihak kepada yang lambat, penakut dan pengecut. Kepercayaan kita kepada demokrasi membuat kita yakin akan jadwal rutin pergantian kepemimpinan kita. Lebih dari setengah waktu telah dihabiskan dan beginilah hasilnya. Kita hanya khawatir satu hal, bahwa kita tidak lagi memiliki waktu. Waktu itu, seperti kekuasaan adalah milik Allah SWT, diberikan kepada orang yang dikehendakinya dan dicabut dari orang yang dikehendakinya. Wallahu a’lam.

beri komentar untuk artikel ini

Komentar Anda
Silakan untuk mengisi komentar yang tidak keluar dari topik artikel. Semua komentar yang tidak berhubungan akan segera dihapus. Termasuk semua link yang digunakan untuk kepentingan spam marketing dsb.
Nama:
E-mail
Judul:
Komentar:
Kode:*

Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.6
AkoComment © Copyright 2004 by Arthur Konze - www.mamboportal.com
All right reserved