KULTWIT
You are here: Home » Kultwit » KARTU SAKTI KINI KARTU MATI

KARTU SAKTI KINI KARTU MATI

Sambil mendengar puisi-puisi dari buku antologi “Ada Genderuwo di Istana” karya Fadli Zon dibacakan di Polonia, saya ingin menulis sesuatu yang tentang “Kartu Sakti Jokowi” yang melambangkan kegagalan tapi dicitrakan sebagai janji baru. Yang muluk tapi palsu.

Dalam masa kampanye ini saya mengamati materi kampanye petahana yang menyinggung soal kesejahteraan. Dan saya menilai, petahana tidak memiliki konsep membangun kesejahteraan rakyat yang masif.

Saya kasih contoh soal kesehatan. BPJS kesehatan defisit terus yang berakibat pada kualitas pelayanan yang rendah, dibutuhkan konsep untuk menyelesaikannya. Butuh terobosan ide dan gagasan. Bukan sekedar menambah jumlah kartu yang dicetak!

Selama pemerintahan Pak Jokowi, defisit terus membengkak, dan tak ada political will untuk menyelesaikan. Awal berdiri sudah defisit 3.3 T (2014), 5.7 T (2015), 9.7 T (2016), 9.8 T (2017), 10.98 T (2018) dan sampai akhir 2019 diprediksi defisit di atas 15 T.

Kalo kita lihat datanya, masalah ini seperti terkesan dibiarkan. Pemerintah abai, dan saling menyalahkan. Di masa kampanye ini, Petahana hanya mengambil keuntungan di hilir dengan bagi-bagi kartu. Masalah di hulu dibiarkan saja.

Menurut saya ini jahat. Rumah sakit banyak kesulitan likuiditas krn klaim tak kunjung dibayar. Tenaga kesehatan tidak mendapat hak dan semakin tertekan dalam bekerja. Oleh petahana seolah ini masalah kecil. Dan janji cetak kartu terus jadi bahan kampanye.

Saya kasih contoh lagi di sektor pendidikan kita. Yang kita butuhkan juga bukan kebijakan cetak kartu pintar dari SD sampai kuliah. Masalah pendidikan kita sudah sedemikian akut dan sistemik. Butuh konsep besar, butuh memahami gambar besar permasalahannya.

Cetak kartu artinya tambah proyekan , tambah anggaran dan tambah peluang korupsi. Belajarlah dari sejarah program BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Silahkan cek google, berapa banyak oknum dunia pendidikan yang berkasus di proyek ini.

Selama 4.5 tahun, petahana tidak mampu melihat gambar besar persoalan pendidikan kita, makanya dengan bagi-bagi kartu seolah masalah akan selesai. Padahal itu hanya akan menambah masalah saja. Saya berkewajiban mengingatkan ini!

Masalah utama pendidikan kita adalah kualitas output pendidikan yang rendah serta disparitas (ketimpangan) antar wilayah. Menurut penilaian global, Programme for International Student Assesment (PISA), Indonesia urutan 63 dari 72 negara.

Kualitas output yang begitu rendah ini karena ada permasalahan mendasar di input dan proses dalam dunia pendidikan kita. Jelas, persoalan ini tdk bisa selesai dengan bagi-bagi kartu. Mau dibungkus pakai iklan apapun ini menyesatkan.

Setidaknya ada dua hal mendasar yang diabaikan dalam 4.5 tahun ini. Reformasi tata kelola pendidikan dan investasi bidang pendidikan. Dua hal ini adalah hulu persoalan, kalo bagi-bagi kartu itu hanya menyentuh persoalan hilir saja. Bukan ini cara negara bekerja.

Keyakinan saya, negara harus lebih dalam terlibat urusan pendidikan. Jangan cuma di permukaan. Harus berani berinvestasi untuk masa depan. Pembangunan infrastruktur pendidikan lebih utama dibanding infrastruktur tol. Efek pendidikan lebih mendasar bagi rakyat.

Kalo dunia pendidikan mau maju, yang dibangun dulu bukan Tol, tapi gedung-gedung sekolah yang hancur. Sekolah rusak harus diperbaiki. Rasio ruang kelas harus diperkecil. Saat ini dalam satu kelas di isi rata2 32 anak, bahkan ada sekolah yang 1 kelas diisi 40 anak.

Rasio guru terhadap anak didik juga besar sekali, 1 guru mengajar 32-40 anak. Bebannya tinggi, tapi gajinya sangat minim. Jika kita mendengar guru honorer hanya digaji 300rb per bulan, itu fakta. Mereka adalah guru-guru yang mengajar di pelosok Indonesia.

Jumlah guru secara nasional sekitar 3.2 juta, dan setengahnya masih berstatus honorer K2. Jadi setengah dari guru kita hidup tidak layak. Padahal mereka adalah pahlawan-pahlawan kita. Kualiitas dan masa depan anak-anak kita ada di tangan mereka.

Di akhir pemerintahan Pak Jokowi, mereka berdemo menuntut hak-haknya yang terabaikan. Padahal kewajiban telah tunai, mereka kerjakan dengan tulus. Tapi, Pak Jokowi cuek bahkan menghindar.

Tugas guru ada di dalam kelas, tetapi jika guru sudah turun ke jalan untuk menuntut hak-haknya. Ini pertanda dunia pendidikan kita sudah sedemikian rapuhnya. Warning bagi negara bahwa masa depan kita terancam. Anak-anak kita terlantar.

Pemerintah cuek karena sebenarnya pemerintah sudah kehabisan uang. Utang sudah membengkak untuk bikin TOL. Tapi kita bayangkan, untuk memenuhi hak Guru saja katanya tidak ada uang lalu malah mau cetak kartu lagi. Ini sesat dan menyesatkan.

Apalagi dalam materi kampanye, petahana mau tambah lagi kartu pra kerja, kartu diskon sembako. Hei bung, selesaikan dulu masalah di hulu, jangan pencitraan diujung jungkir balik. Buat negara tampak kuat dan kredibel dalam menyelesaikan permasalahan.

Sekali lagi saya ingatkan, ini soal kesejahteraan rakyat. Janganlah permasalahan kesejahteraan seperti disederhanakan menjadi soal kartu-kartu seperti sebuah permainan domino! Jangan bohong karena karena kesejahteraan itu akarnya dalam. Kita harus hentikan ini!

Twit @fahrihamzah 08/04/19

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top