KULTWIT
You are here: Home » Kiprah » MENUJU KEDAULATAN AIR DENGAN WAKAF: MENEGAKKAN AMANAT KONSTITUSI DAN SYARIAT ISLAM

MENUJU KEDAULATAN AIR DENGAN WAKAF: MENEGAKKAN AMANAT KONSTITUSI DAN SYARIAT ISLAM

Jakarta, 28 Juli 2017. Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam, Majelis Ulama Indonesia adakan FGD Menuju Kedaulatan Air dengan Wakaf: Menegakkan Amanat Konstitusi dan Syariat Islam. FGD ini sebagai tindak lanjut atas pembatalan secara keseluruhan UU 7/2004 oleh MK pada tahun 2015 yang hingga saat ini pembahasan RUU tentang Sumberdaya Air belum juga tuntas. PP yang terbit dan saaa ini masih digunakan sebagai acuan berdasarkan UU 7/2004. Oleh karenanya perlu dilakukan tindaklanjut oleh seluruh pemangku kepentingan untuk mengakkan amant konsitusi dimana air harus dikembalikan ke domain hukum publik, dikelola untuk kesejahteraan orang banyak.

Prof. Dr. KH. Ma’ruf Amin, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia. Mengatakan: “Islam menempatkan air bukan sekadar penyediaan minuman bersih dan sehat yang dibutuhkan untuk kehidupan semua makhluk, melainkan juga menjadikannya sebagai sarana penting yang sangat menentukan kesempurnaan iman seseorang dan sah tidaknya sejumlah aktivitas ibadah. Dikatakan sebagai orang yang beriman jika memperhatikan kebersihan dirinya. Mengingat pentingnya penyediaan air bersis tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada Musyawarah Nasional MUI di Surabaya telah menetapkan Fatwa MUI no. 001/MUNAS-IX/MUI/2015 tentang Pendayagunaan Harta Zakat, Infaq, Sedekah & Wakaf Untuk Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Bagi Masyarakat. Pelaksanaan fatwa ini diperkuat dengan ditandatanganinya MOU antara Bappenas, MUI, BWI & Baznas pada 10 Januari 2017. FGD ini diharapkan dapat memperkaya pandangan kita semua untuk dapat mendorong penyelesain RUU tentang Air sekaligus merealisasikan potensi wakaf untuk turut serta membantu penyediaan air bagi masyarakat yang berkeadilan. Akhirnya diharapkan kita dapat mengoptimalkan kemanfaatan aset zakat, infaq, sedekah dan wakaf di Indonesia terutama dalam memecahkan permasalahan sosial masyarakat dan tuntutan akan kesejahteraan ekonomi dewasa ini.”

Fahri Hamzah, Wakil Ketua DPR RI Bidang Kesejahteraan Rakyat. Mengatakan: “Dalam agenda besar kedaulatan air, tentu saja, yang pertama, DPR secara politik dan kelembagaan akan berjuang bersungguh-sungguh untuk mewujudkan keinginan ulama, parapihak dan rakyat akan terbukanya akses rakyat akan air. Kedua, DPR berkomitmen bahwa dalam pembahasan UU Sumberdaya Air sebagai landasan ideal kita untuk mewujudkan kedaulatan air, kita akan lakukan secara terbuka, transparan, dan memenuhi rasa keadilan. Komisi terkait dan Badan Keahlian DPR yang melakukan pembahasan UU Sumberdaya Air di tahun 2017, DPR telah meminta masukan Koalisi Rakyat Untuk Hak Atas Air (KRuHA) dan beberapa lembaga terkait. DPR akan terus berkomunikasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) agar masa depan kedaulatan air terwujud. Ketiga, DPR juga akan berkomitmen bahwa prinsip-prinsip dasar kedaulatan air, dimana air itu adalah a) Milik umum dimana rakyat memiliki akses atasnya; b) Rakyat mendapatkan kualitas yang layak atas air; c) Dipergunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan; d) Dikelola kelembagaannya oleh negara; e) Dimanfaatkan oleh publik atas azas kekeluargaan (ada mekanisme publik untuk mengontrol); f) Menolak monopoli, oligopoli dan rente dalam penguasaan air; g) Dimanfaatkan untuk memuliakan kemanusiaan dan kehidupan; semua prinsip itu nanti akan tertuang dalam UU Sumberdaya Air yang baru. Keempat, DPR akan menjadi jembatan yang mensinergiskan rencana mulia Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan banyak pihak atas cita-cita kedaulatan air terwujud. Skema menurunkan atau mengkonversi manfaat barang atau dana wakaf umat untuk program kedaulatan air di berbagai daerah rawan air di Indonesia dalam bentuk penyediaan infrastruktur, dan lain sebagainya, memerlukan seperangkat peraturan dan kesepahaman bersama antar berbagai pihak dan dan lembaga. Hak rakyat atas air sudah sangat mendesak untuk diwujudkan. Mari kita berjuang bersama.”

Dr. Ir. Hayu Prabowo, Ketua Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam MUI mengatakan: “Kualitas dan kuantitas air yang buruk baik karena pertambahan penduduk, pencemaran ataupun perilaku pengelolaan yang buruk. Hal ini berkontribusi rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia dibanding negara tetangga karena akses air dan sanitasi memiliki korelasi signifikan dengan IPM. Tidak ada pembangunan manusia Indonesia seutuhnya tanpa pembangunan sarana air dan sanitasi yang memadai. Dalam hal pemenuhan akses air dan sanitasi saat ini masih terkandala mengenai dua hal pokok, yaitu legislasi dan finansial. Oleh karenanya perlu dilakukan langkah-langkah sinergis dari seluruh pemangku kepentingan dalam hal meningkatkan akses air dengan mengembalikan hak atas air kepada rakyat.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

viewporntube indobokep
Scroll To Top