KULTWIT
You are here: Home » Kultwit » SELAMAT HARI TANI

SELAMAT HARI TANI

Hari ini 24September, hari bagi hak-hak petani, dan sebagai anak yang dibesarkan dari jerih keringat seorang Ayah yang petani, saya mengucapkan selamat Hari Tani 2018, 75% masalah kebangsaan kita berpangkal pada ketimpangan kepemilikan, penguasaan dan pengelolaan tanah.

Tanggal 24 september kita peringati sebagai hari raya petani Indonesia, Presiden Sukarno melalui Kepres menjadikan tanggal disahkannya UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (UUPA 1960) sebagai hari nya kaum tani Indonesia.

Mengapa Tanggal pengesahan UUPA dijadikan hari tani karena objek dari apa yang disebut dalam pembukaan UUD45 dengan “..sebesar-besar kemakmuran rakyat..” sebagai amanah pengelolaan agraria dalam konstitusi adalah petani, pertanian adalah ruang dimana mayoritas rakyat bekerja.

UUPA disusun sejak tahun-tahun awal kemerdekaan hingga tahun 1960, para pendiri bangsa menujukkan kelasnya dalam perdebatan ideologis tentang cara pandang melihat manusia dan tanah, melalui UUPA mereka lakukan pembaruan dari hukum agraria kolonial menjadi hukum agraria nasional.

Struktur kepemilikan dan penguasaan yang berkeadilan sosial menjadi konsen utama. Karena itulah esensi Indonesia merdeka. Para penjajah mengangkangi harta milik rakyat termasuk tanah. Kini setelah merdeka, saatnya kepemilikan dikembalikan kepada rakyat Indonesia.

Berbagai UU turunan UUPA telah dibuat DPR sejak era reformasi, intinya mengatur bahwa tujuan paling mendasar dari reforma agraria adalah redistribusi tanah kepada petani kecil, buruh tani, penggarap, nelayan kecil, pembudidaya ikan kecil dan petambak garam kecil serta yang tak bertanah.

Isu reforma agraria memang lebih banyak didorong oleh gerakan petani, gerakan petani di Indonesia usianya sama dengan usia pergerakan kemerdekaan, ingatan kita segera menoleh pada peristiwa pemberontakan petani Banten 1888 sebagai tonggak awal gerakan rakyat.

Isu reforma agraria yang didorong oleh gerakan rakyat ini telah direspon dengan baik oleh negara, di antaranya DPR telah mengesahkan UU Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, agar pembaruan agraria bisa memperluas lahan pertanian pangan dan mencegah alih fungsi lahan.

DPR juga telah mengesahkan UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, yang memberikan akses petani kepada tanah negara bebas dan tanah negara bekas tanah terlantar. Petani kita perlu “penyuluhan” memakai istilah Orba  agar mengetahui hak-haknya.

DPR juga sudah mengesahkan UU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam, yang memberikan mandat kepada pemerintah/pemda untuk memberikan dukungan lahan kepada pembudidaya ikan kecil dan petambak garam kecil.

Dari produk-produk legislasi tersebut, sesungguhnya telah tersedia peta jalan reforma agraria, baik berupa obyek dan subyek reforma agraria maupun aset dan akses reformnya. Tinggal butuh pemerintahan yang memiliki konsen pada isu-isu agraria untuk menjalankannya.

Keengganan pemerintah untuk memahami denyut nadi gerakan tani telah melahirkan kebijakan yang salah kaprah, seperti Sertifikasi tanah rakyat melalui PTSL, ini jelas bukan peta jalan reforma agraria, tak ada yg baru dan otentik dari Presiden Jokowi dalam kebijakan tersebut.

Presiden SBY lah yang mengawalinya dengan Prona dan Larasita yang di bawah pemerintahan ini hanya berganti nama. Ada banyak kebijakan yang lebih subtantif yang harusnya diambil daripada mem-blow-up sesuatu yang sudah ada dan rutin.

Dan Saya perlu mengingatkan untuk berhati-hati dengan sertifikasi tanah, karena kebijakan itu akan mengintegrasikan tanah rakyat dengan pasar modal via jaminan/gadai dan jual beli. Jangan sampai sertifikat dibuat untuk memudahkan transaksi kepemilikan.

Reforma agraria itu bicara redistribusi tanah, bukan sekedar legalisasi tanah dengan program bagi-bagi sertifikat pada tanah yang memang sudah dikuasai rakyat. Konsep Tanah sebagai milik rakyat harus mendasar pada keberlanjutan hidup dan kepemilikan.

Fokus Pak Jokowi pada ceremoni yg menjadi ritus bagi2 sertifikat, telah membuat program reforma agraria kita dipimpin pasar. Dan kita dgn jelas bisa melacak dasar pikiran dr tindakan ini, intelektualnya ada, seperti Hernando De Soto.

Program bagi-bagi sertifikat ini memang melahirkan tepuk tangan, dan susah dibantah bahwa tindakan itu membuat rakyat senang dan histeris, tapi cobalah kita sedikit berpikir, bagi-bagi sertifikat itu tak membuat perubahan angka gini rasio kepemilikan tanah, ketimpangan tetap menganga.

Sampai 2018 kita masih melihat gini rasio kepemilikan tanah di angka 0,58% yang artinya 1% penduduk menguasai 58% sumber daya agraria produktif, sisanya adalah memang lahan yang belum diidentifikasi.

Kini kita menunggu presiden Jokowi benar-benar meredistribusikan tanah untuk petani dan masyarakat tak bertanah lainnya. Bukan sekedar memberikan sertifikat pada tanah rakyat, tapi memberikan rakyat tanah, maka kita menunggu janji Perpres Reforma Agraria disahkan.

Lebih jauh lagi kalau Presiden Jokowi mau serius mengaturnya dalam perpres adalah bahwa reforma agraria itu bahkan tidak hanya sekedar redistribusi tanah, sekedar legalisasi tanah dan bagi-bagi sertifikat, tapi bagaimana pemerintah bisa memastikan tanah tersebut produktif di tangan rakyat.

Jadi agar tak dijual dan atau digadaikan, dan menjadi modus transaksi pengusaha besar atas hak milik sah rakyat, maka yang harus dilakukan pemerintah setelah pesta tepuk tangan meriah bagi-bagi sertifikat adalah mengawal tanah digarap dan mengkoneksikannya dengan industri secara adil.

Jika serius, maka tanah obyek reforma agraria harus bersumber dari pembatasan
maksimum penguasaan/pemilikan tanah. Ketimpangan itu bukan klenik yg gaib hingga tak bisa diatasi. pelanggaran UU nya jelas, tinggal pangkas kepemilikan berlebih menurut UU lalu dibagi.

Jika benar mau memberikan rumah untuk rakyat dan akses tanah ke UMKM seperti amanah UU Pemukiman dan Perumahan, maka redistribusi tanah harus di perkotaan melalui pembatasan dan penertiban HGB, dan pihak pengembang harus menyediakan rumah untuk MBR, Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

Salah satu dampak dari ketimpangan agraria adalah konflik agraria. Ratusan nyawa telah melayang akibat konflik agraria ini, Reforma agraria harus menjadi resolusi konflik dan pemulihan hak korban. Ketimpangan harus dihentikan. Keadilan lahirkan ketenangan.

Kini hanya sedikit waktu tersisa bagi presiden Jokowi untuk merealisasi janjinya. Waktu yang tersisapun tinggallah tahun politik. Di sinilah komitmen politik ditunggu. Politik kekuasaan sebagai jalan merealisasikan reforma agraria.

Reforma agraria Jangan sampai sekedar menjadi janji politik 5 tahunan, karena itu bisa membuat gerakan petani mencari jalan politiknya sendiri. Sekali lagi ketenangan hanya datang dari keadilan. Ketimpangan adalah bara api yang menyulut kemarahan.

Reforma agraria atas inisiatif rakyat itu berbahaya, Reclaiming (ambil paksa) bisa terjadi dimana-mana untuk mengatasi ketimpangan kepemilikan tanah yang semakin menganga secara main hakim sendiri jika negara absen.

Sampai kapan, seperti hari ini petani kita berdemonstrasi. Setiap tanggal 24 September petani selalu merasa belum memiliki. Maka, negara harus segera bergegas. SELAMAT Hari Tani 2018.

Twitter @Fahrihamzah 24/9/2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top