JAKARTA - Peta politik Pemilukada Provinsi Banten, Pasca meninggalnya tokoh besar Banten Chasan Sochib, banyak dinilai berbagai kalangan akan berubah, pasalnya gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah yang selama ini ditopang oleh ayahnya, Chasan Sochib, kini harus berjuang dengan kemampuannya sendiri.

It has been three months since President Susilo Bambang Yudhoyono put his signature on a landmark immigration bill. Under the new law, foreigners married to Indonesians would no longer have to apply for a work permit every year.

INILAH.COM, Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta agar reshuffle kabinet dilakukan berdasarkan evaluasi.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Sekjen DPP Partai Keradilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah mengaku kasihan dengan Wakil Presiden Boediono. Kasihan, kata Fahri, lantaran Boediono masih tersangkut dalam kasus skandal bailout Bank Century.

JAKARTA, PedomanNEWS.com - Anggota Komisi III DPR Fahri Hamzah mengatakan Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha dinilai tidak paham soal strategi penyidikan dan penegakan hukum.Hal ini terkait Pernyataan Julian yang mengungkapkan instruksi SBY kepada Kapolri untuk menangkap M Nazaruddin kepada publik.

Jakarta – Pembangunan gedung baru DPR RI yang menelan dana hingga 1,6 Triliun terus mendapat kritikan.  Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) meminta agar pembangunan gedung baru dihentikan. PKS pun memberikan tiga alasan kenapa harus dihentikan yakni alasan historis, relokasi Ibukota RI dan maksimalisasi gedung DPR.

"Pemilih PKS sesuai survei adalah kalangan paling terdidik. Hal ini juga berdasar hasil survei. Karena itu, pemilih PKS gampang tidak puas dengan kinerja pemerintahan manapun," ujar Fahri kepada detikcom, Minggu (26/6/2011).

"Bagi saya, distributor tidak layak dipenjara, harus dieksekusi langsung supaya tidak perlu ada interaksi dengan orang lain sebab ini semua menular dan ada mafianya," ujar anggota Komisi III Fahri Hamzah kepada detikcom, Minggu (26/6/2011).

Fahri menilai keterkaitan PKS dengan Nunun Nurbaetie tak bisa dijelaskan. Karenanya, permintaan KPK agar PKS melobi Adang Daradjatun untuk menyerahkan Nunun, tidak tepat.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak permintaan KPK untuk melobi Adang Daradjatun agar menyerahkan istrinya, Nunun Nurbaetie, tersangka kasus suap pemilihan Deputi Gubernur Senior BI