KULTWIT
You are here: Home » Kiprah

Category Archives: Kiprah

Feed Subscription

TETAPLAH PERCAYA KPK MESKI ORANG-ORANG TERTENTU TAK LAGI DISANA

TETAPLAH PERCAYA KPK MESKI ORANG-ORANG TERTENTU TAK LAGI DISANA Saya mengikuti dengan seksama konferensi pers Update Kelembagaan KPK. Ajakan menatap masa depan dari ketua KPK mari kita sambut. KPK kini harus tegak lurus di jalur hukum. Ia adalah lembaga negara. Tetaplah di jalur negara. Kami rakyat tidak mau kalian bergabung dengan aksi jalanan. Ini adalah ujung dari perjalanan panjang untuk ... Read More »

Migrasi Hukum Kolonial Otoriter Menuju Hukum Modern Demokratis

Migrasi Hukum Kolonial Otoriter Menuju Hukum Modern Demokratis (Catatan Fahri Hamzah atas Pidato Pengukuhan Guru Besar Jaksa Agung Prof. Dr. ST Burhanuddin) Saya termasuk yang senang dengan berita bahwa para jaksa di KPK memahami perlunya “Restorative Justice” sebagai ide Jaksa Agung. Saya ingin mendalami ini sebagai tonggak penting saat Lapas penuh oleh kasus2 tak perlu. Selamat kepada Prof ST Burhanuddin. ... Read More »

DI LAPAS MANUSIA DITIMBUN

DI LAPAS MANUSIA DITIMBUN Lapas itu dianggap tempat yang tidak perlu manusiawi…negara karenanya tidak mau dan gak tau cara memperbaiki lapas sementara penghuni tambah banyak. Ikut berduka dengan para korban dan keluarganya. Cukuplah terakhir sekali ini jatuh korban nyawa. Cukuplah! Lapas paling manusiawi di negara kita adalah lapas Sukamiskin. Dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda sejak 1918 atau 103 tahun lalu. ... Read More »

KODE-KODE FEODALISME

Aparat paling bawah diperintah oleh aparat paling atas melalui #Kode2Feodalisme agar rakyat tidak boleh menciptakan perasaan “tidak nyaman” pada diri pemimpin. Pemujaan ini semacam upacara harian untuk mendapatkan restu dan anugerah dlm menjalankan pengabdian kepada pemimpin. Proteksi kepada “perasaan pemimpin” adalah iklim dalam masyarakat feodal. Sehingga begitu seorang memimpin maka di sekitarnya langsung tercipta sebuah lingkaran yang sangat protektif kepada ... Read More »

OPOSISI SEKONGKOL, RAKYAT YANG TAWURAN

Mengapa rakyat yang sudah nyoblos dan mengorbankan biaya pemilu trilyunan lalu menggaji wakilnya masih harus kelimpungan bahkan menjadi korban? Mengapa rakyat tidak istirahat urus politik dan fokus cari kehidupan? Karena yang diberi amanah lalai dan sibuk pencitraan. Rakyat harusnya berhenti berpolitik dan gesek-gesekan setelah pemilu dan nyoblos. Tapi kenapa terus terjadi sampai rakyat gak bisa hidup tenang? Karena sistem perwakilan ... Read More »

Kepada Yth Pegawai KPK sebanyak 1271 orang!

Kepada Yth Pegawai KPK sebanyak 1271 orang! Setelah revisi UU KPK UU No 19/2019 maka KPK memerlukan cara baru untuk menjelaskan kerja-kerja besarnya. Saya percaya 1271 orang yang telah dilantik kemarin adalah generasi baru yang lebih baik dari KPK generaai UU 30/2002 dulu. Korupsi adalah penyakit dalam tubuh organisasi negara dan pemerintahan. Ia bersemayam dalam semua cabang kekuasaan tak terkecuali ... Read More »

BANGKIT INDONESIA MERDEKA PALESTINA

Tanggal 20 Mei 1908 adalah tanggal dimulainya lini masa sejarah kebangkitan nasional. Tentu ini kesepakatan yang telah menjadi kebiasaan. Hingga hari ini kita rayakan. Budi Utomo yang lahir pada hari itu, dianggap memulai sebuah pawai kebangkitan nasional. Dalam lini masa itu muncul banyak peran dan banyak ladang perjuangan, muncul juga banyak aktor dan pahlawan: pendidikan utamanya, lahir ormas dan tokoh-tokoh ... Read More »

MEMBAKAR SAMPAH

MEMBAKAR SAMPAH By: Fahri Hamzah. SEBUAH RUMAH, seharusnya punya tradisi memilah sampah: ada 3 saja: organik, recycle dan beracun. Seharusnya sampah organik jadi energi dan pupuk, seharusnya recyled hasilkan uang, harusnya yg beracun dikelola dan jangan sampai terbuang sebab bahaya bagi manusia dan libgkungan. Lalu sekarang banyak “sampah berupa masker bekas” yg juga berpotensi menularkan virus atau kuman. Saya usulkan ... Read More »

FAHRI HAMZAH NASEHATI (LAGI) MAHFUD MD

Cara pemerintah melihat persoalan perlu diperbaiki prof. Jangan dipersonalisasi. Ini bukan soal pak Din dan pak itu atau Pigau dan Abu Janda…ini soal posisi negara ditengah hingar bingar media sosial. Mengapa “fasilitas” yg meng-“ekstensi” konflik di dunia maya dibiarkan ada? Prof, negara sedang bingung dengan warganya yang bising dan bertengkar soal-soal gak jelas. Padahal negara memfasilit asi panggung gak jelas ... Read More »

INI URUS SKALA NEGARA, BU RISMA

Staf bu Risma harus kasi tau beliau beda jadi walikota dan menteri. Perbedaan tidak saja pada filosofi, skala, juga metode. Menteri tidak dipilih tapi ditunjuk, kerja sektoral saja dan berlaku di seluruh negeri. Walikota dipilih, non sektoral tapi terbatas kota. Tadinya aku gak mau tulis tapi ya salah…kemiskinan itu bukan di Jakarta tapi di daerah terpencil sana…itu rakyat bunuh diri, ... Read More »

Scroll To Top