PKS tidak terima dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK dalam persidangan kasus korupsi suap kuota impor daging yang melibatkan mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq. PKS juga menantang komisi antirasuah itu untuk mengkonfrontir antara Yudi Setiawan, Ahmad Fathanah dan Luthfi Hasan Ishaaq (LHI) untuk mengklarifikasi dana hasil korupsi senilai Rp 2 triliun yang disebut-sebut masuk ... Read More »
Jakarta – Anggota Komisi Hukum (III) DPR Fahri Hamzah nampak kesal ketika disarankan untuk kembali memperlajari Undang-Undang Tipikor, dan UU KPK soal penyadapan oleh Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Amir Syamsuddin. Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini tetap bersikukuh bahwa tidak ada aturan yang menyebutkan, KPK bisa menyadap tanpa persetujuan pengadilan. Menurut Fahri, UU KPK yang menyebut bahwa KPK boleh ... Read More »
Jakarta – Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah kembali melontarkan kritik pedasnya kepada pemerintah. Dalam sidang paripurna pengesahan RUU Ormas, Fahri menyasar Menteri Hukum dan HAM yang dinilai tidak bisa bertindak apa-apa atas proses penyadapan dalam penegakan hukum di Indonesia. “Menkum HAM diam saja, proses penyadapan merajalalela tanpa ada aturan. Presiden harus buat Perppu akan hal ini, karena aturan ... Read More »
Jakarta – Anggota Fraksi PKS Fahri Hamzah melakukan interupsi di rapat paripurna DPR. Fahri mengungkit-ungkit soal penyadapan yang dinilainya terlalu bebas dilakukan penegak hukum. Fahri mengkritik ketiadaan aturan penyadapan. Dalam interupsinya, Fahri menilai Menkum HAM tak berani mengusulkan pengaturan penyadapan dalam peraturan perundangan. Fahri ‘protes’ soal penyadapan saat berbicara mengomentari RUU Ormas. “Di negara kita ini aturan penyadapan tidak ada, ... Read More »
Permintaan maaf Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kepada Singapura dan Malaysia soal asap kiriman dari Indonesia, dikritik anggota DPR dari PKS, Indra. “Kebakaran hutan di sekitar Riau terjadi hampir setiap tahun. Ini bukanlah sekadar fenomena alam. Menindak tegas para pelaku illegal logging, pembalakan liar, pembakaran hutan, menindak perusahan-perusahaan perkebunan nakal, dan mengusut serta menindak para beking di balik semua itu, ... Read More »
JAKARTA – Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tetap berencana mengesahkan Rancangan Undang-undang Organisasi Masyarakat (RUU Ormas) meskipun menghadapi penolakan oleh sejumlah ormas. Atas sikap ‘ngotot’ tersebut, Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Din Syamsuddin mengancam akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). “Kalau disahkan kami akan mengajukan judicial review ke MK karena kami berkeyakinan RUU ini bertentangan dengan UUD ... Read More »
JAKARTA – RUU Ormas rencananya disahkan pada sidang paripurna hari ini, Senin (24/6/2013). Sejumlah ormas menentang RUU tersebut, termasuk Muhammadiyah. Ketua Pansus RUU Ormas Abdul Malik Haramain menuturkan, publik dapat melakukan judicial review (JR) ke Mahkamah Konstitusi (MK), bila RUU Ormas tidak sejalan dengan keinginan masyarakat. “Untuk judicial review, silakan publik menilai. Yang jelas, publik berhak melakukan judicial review,” kata ... Read More »
Jakarta: Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) menuai kontroversi. Protes dari berbagai golongan masyarakat pun muncul di berbagai daerah. Dalam proses pengendalian keamanan unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM, tak sedikit terjadi bentrokan antara jajaran polisi dan pengunjuk rasa. Peristiwa pemukulan dan penangkapan 45 anggota aliansi Barisan Mahasiswa Rakyat (BARAK) oleh aparat kepolisian di Medan, Sumatra Selatan, merupakan salah satu ... Read More »
Jakarta – Wakil Sekjen PKS Fahri Hamzah menyebut dakwaan terhadap Luthfi Hasan Ishaaq tidak rasional. Alasannya, KPK tidak bisa memberi bukti penguat dakwaan. Fahri menanggapi dakwaan mengenai usaha PKS mencari dana Rp 2 triliun dari 3 kementerian untuk dana Pemilu 2014. Bagi Fahri dakwaan tersebut mengada-ada. “Nggak rasional,” kata Fahri di Gedung DPR, Selasa (25/6/2013). Menurutnya KPK tidak bisa menunjukkan ... Read More »
JAKARTA – Kepala Humas Badan Narkotika Nasional (BNN) Sumirat Dwiyanto mengatakan, sudah ada 71 orang pelaku peredaran narkoba yang divonis hukuman mati, baik yang dilakukan para pengedar dalam negeri atau pun sindikat luar negeri. Ia menegaskan, pihaknya dan Polri sangat serius memberantas narkoba di Tanah Air. Apalagi, dari hasil penelitian BNN, sebanyak 2,2 persen dari jumlah penduduk Indonesia penyalahgunaan narkoba ... Read More »
Fahrihamzah.com Merdeka Bro…
