Fahrihamzah.com Merdeka Bro…

Merdeka.com – Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memberikan perhatiannya agar Aburizal Bakrie tetap mempertahankan jabatan sebagai ketua umum Golkar. Politikus PKS Fahri Hamzah menilai ini hal yang lumrah. Sebab, perhatian dan bantuan antar partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih sudah ada kesepakatan hitam di atas putih dalam bentuk pasal-pasal kerjasama. “Sebagai koalisi, beri perhatian dan bantuan karena pasal ... Read More »

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Sekretaris Koalisi Merah Putih Fahri Hamzah mengatakan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto tidak mengintervensi pelaksanaan Musyawarah Nasional IX Partai Golkar. “(Prabowo) tidak mengintervensi karena kami memiliki komitmen,” kata Fahri di Gedung Nusantara III, Jakarta, Kamis. Dia mengatakan KMP memberikan perhatian dan bantuan kepada Golkar sebagai mitra KMP. Menurut dia, KMP bersama-sama berusaha menjaga agar partai anggota ... Read More »

INILAHCOM, Jakarta – Anggota Koalisi Merah Putih (KMP) Fahri Hamzah mengatakan pihaknya tidak keberatan jika Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie kembali mencalonkan diri menjadi pimpinan di partai berlambang pohon beringin tersebut. Namun, wakil sekretaris jenderal PKS ini membantah jika KMP ikut mengintervensi urusan internal partai Golkar, termasuk intervensi dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. “Salahnya apa (dukung Ical). Saya ... Read More »

Merdeka.com – Anggota DPR dari Koalisi Merah Putih (KMP) menggalang tanda tangan guna mengajukan hak interpelasi untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi). Penggalangan tanda tangan ini sudah mencapai 202 orang. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah membenarkan langkah politik KMP tersebut. Dia mengaku butuh 300 suara agar hak interpelasi bisa menang di paripurna. “Interpelasi itu aturannya 25 anggota dan lebih dari satu ... Read More »

Jakarta – Prabowo Subianto turun tangan dengan menawarkan bantuan kepada Ketum Golkar Aburizal Bakrie yang ‘digoyang’ para kadernya. Bantuan ini ternyata memang suatu kewajiban di antara partai-partai Koalisi Merah Putih yang tertuang dalam perjanjian koalisi. “Sebagai koalisi kita memberi perhatian dan bantuan karena itu ada di pasal kerja sama KMP,” kata Sekretaris Koalisi Merah Putih Fahri Hamzah di Gedung DPR, ... Read More »

Jakarta (ANTARA News) – Rapat paripurna DPR pada Rabu belum menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang No.17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) menjadi undang-undang dan mengembalikan pembahasannya ke Badan Legislasi DPR. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, yang memimpin rapat paripurna, menunda pengambilan keputusan setelah sejumlah fraksi meminta pembahasan dikembalikan ke Badan Legislasi DPR dengan mempertimbangkan pentingnya ... Read More »

TEMPO.CO, Jakarta – Presiden Joko Widodo melarang semua jajaran menteri kabinetnya menghadiri rapat bersama Dewan Perwakilan Rakyat. Meski demikian, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly hari ini menghadiri agenda Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat menggelar sidang paripurna kesepuluh untuk pengambilan keputusan terhadap perubahan atas Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Rapat paripurna kesepuluh ... Read More »

Jakarta, CNN Indonesia — Rapat paripurna DPR, Rabu (26/11), mengembalikan pembahasan Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) ke Badan Legislasi. UU tersebut, berdasarkan kesepakatan damai Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat, akan direvisi untuk menambah jumlah kursi wakil ketua alat kelengkapan dewan di DPR, juga untuk menghapus pasal yang tumpang-tindih mengenai hak dan wewenang DPR. Alasan pembahasan ... Read More »

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memilih penasihat bidang politik hukum dan keamanan (polhukam) yang cakap. Hal ini agar Jokowi dan para menterinya tidak membuat kebijakan-kebijakan blunder yang mencoreng pemerintah. “Saya sarankan Jokowi memiliki penasihat polhukam yang canggih,” kata Fahri kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (26/11). Fahri pun menyebut sejumlah orang yang ... Read More »

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyayangkan pernyataan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno yang meminta kepolisian tak mengeluarkan izin penyelenggaraan Musyawarah Nasional Partai Golkar mulai 30 November-3 Desember 2014 di Bali. Menurut Fahri, pemerintah tidak memiliki hak untuk melarang penyelenggaraan acara tersebut. “Tidak ada lagi rezim memberikan izin. Adanya rezim pemberitahuan. Rezim (meminta izin) ... Read More »