Fahrihamzah.com Merdeka Bro…

Jakarta – Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, memuji Ketua DPP PSI bidang eksternal, Tsamara Amany, soal keberaniannya bersuara dalam politik. Terlebih, Tsamara berani terang-terangan mendebatnya. “Saya memuji dia anak muda berani berpikir politik,” kata Fahri di gedung DPR, Senayan, Jumat (14/7/2017). Fahri menyebut sikap Tsamara perlu mendapat apresiasi. Dia lantas membandingkan Tsamara dengan anak muda lainnya. “Tsamara bicara tema besar ... Read More »

Riau24.com , Pekanbaru– Hiruk pikuk berbagai isu yang sangat menguras energe negeri ini sepertinya belum akan berakhir, yang terbaru adalah yerkait diterbitkan Perppu terkait Organisasi Masayrakat. Pemerintah berpendapat bahwa untuk menjaga NKRI saat ini, Perppu inilah solusinya, sementara pihak lain sabgat menyayangkan terrbitny Perppu ini, bahkan di sebutkan abahwa ini sebagai upaya otoriter rezim pemerintahan Jokowi dengan sewenang nya membubarkan ... Read More »

TEMPO.CO, Jakarta – Rombongan Panitia Khusus (pansus) Hak Angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendatangi Kejaksaan Agung bersama Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, hari ini, Kamis, 13 Juli 2017. Mereka mengagendakan bertemu dengan Jaksa Agung HM Prasetyo. Anggota Pansus Hak Angket KPK Masinton Pasaribu menuturkan kunjungan lembaganya dan Fahri untuk bersilaturahmi dan berkoordinasi terkait fungsi Kejaksaan dalam pemberantasan korupsi. “Tidak ... Read More »

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Tim Pengawas Pembangunan Daerah Perbatasan DPR RI, Fahri Hamzah mendapatkan kesempatan untuk memberikan sambutan dalam Rapat Koordinasi Pengelolaan Perbatasan di Hotel Aryaduta, Jakarta, Rabu (12/7/2017). Dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla, Fahri yang mengenakan kemeja batik berwarna merah, mulai melontarkan salam dan terdengar suara serak dari ucapannya. Dirinya, juga sempat meminta maaf atas suara seraknya kepada JK ... Read More »

TRIBUN-BALI.COM, JAKARTA – Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah angkat bicara mengenai Perppu tentang Perubahan Atas UU No 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Ia meminta pemerintah mengikuti proses mekanisme perundang-undangan yang berlaku. “Jadi biarkan prosesnya gugatan ke pengadilan. Jangan pakai instrumen Perppu. Apa daruratnya HTI? Gak ada daruratnya. Ngawur itu,” kata Fahri ketika dihubungi wartawan, Rabu (12/7/2017). Selengkapnya Read More »

Pansus Hak Angket KPK siang ini menyambangi Mabes Polri untuk bertemu dengan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian. Selain para pimpinan dan anggota pansus, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah juga ikut dalam rombongan. Pantauan kumparan (kumparan.com), Fahri mulai bergabung bersama rombongan pansus saat mereka tiba di Mabes Polri sekitar pukul 12.15 WIB. Fahri bersama para anggota pansus yang lain langsung disambut ... Read More »

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengkritik pembangunan wilayah perbatasan yang masih sebatas pada pembangunan fisik. Menurut dia, pos perbatasan yang megah, yang selama ini kerap dibanggakan oleh Presiden Joko Widodo, tidak akan ada gunanya apabila tidak dibarengi oleh peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Saya apresiasi Presiden membangun kedaulatan dalam pembangunan fisik. Tapi selama ada ketimpangan, terutama dengan Malaysia dan ... Read More »

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Tim Pengawas Pembangunan Daerah Perbatasan, Fahri Hamzah mengusulkan agar Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) diubah menjadi sebuah kementerian. “Temuan umum dari rapat timwas pusat, ada masalah utama perbatasan yakni struktural dan fungsional. Kami usul BNPP jadi satu kementerian,” kata Fahri Hamzah dalam Rakor Pengendalian Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2017 yang dihadiri ... Read More »

JawaPos.com – Pemerintah harus berpikir ulang buat menerbitkan peraturan pengganti undang-undang untuk membubarkan ormas, yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Sebab, jika yang digunakan Perppu, pemerintah wajib melibatkan peran legislatif. “Kalau perppu artinya pemerintah melibatkan DPR,” ujar Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di Jakarta, Rabu (12/7). Kalaupun dilibatkan, menurutnya DPR pasti akan menolak perppu tersebut. Sebab, parlemen tidak ... Read More »

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah memprediksi peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) soal pembubaran ormas akan ditolak oleh mayoritas fraksi di DPR. Menurut dia, fraksi partai politik di DPR tidak mungkin berhadapan dengan ormas yang menjadi basis pendukung partai. “Kalau melibatkan DPR pasti dia akan ditolak,” kata Fahri kepada Kompas.com, Selasa (1/7/2017). Meski DPR didominasi parpol pendukung pemerintah, ... Read More »