KULTWIT
You are here: Home » Kultwit » DEMOKRASI INDONESIA DIRAGUKAN & DIPERTANYAKAN DUNIA

DEMOKRASI INDONESIA DIRAGUKAN & DIPERTANYAKAN DUNIA

Saya tidak memahami sebab musabab kalau rakyat akhirnya menganggap presiden hanya bercanda soal Revisi UU ITE, padahal beliau nampak serius sekali. Berkali-kali beliau begini tapi nampaknya “delivery” oleh kabinet jelek. Ada jarak antara bahasa tubuh presiden dan para pembantunya.

Kapolri kita yang baru sepertinya lebih memahami maksud presiden. Lalu beliau mencoba beberapa inisiatif, dan merupakan berita gembira bagi masyarakat. POLRI secara institusi nampaknya akan lebih longgar dengan konflik di media sosial.

Saya justru berharap inisiatif yang lebih cepat datang dari kabinet. Jajaran kabinet harus mengadaptasi sistem kerja cepat presiden Jokowi yang nampak praktis, simple dan ingin adanya eksekusi cepat. Itu pemahaman saya melihat dari luar pagar.

Sebab dalam pemahaman saya, ucapan presiden di hadapan publik tidak lahir dari ruang kosong, Presiden punya segala perangkat dan sistem yang menginput data terbaik kepada beliau dan yang membuat tiap kata-katanya bernilai dan terpercaya.

Dan terkait Revisi UU ITE Presiden sudah dengan sangat jelas menyebut ada rasa keadilan masyarakat yang tak terpenuhi dari keberadaan UU ITE. Hal itulah yang membuat index demokrasi Indonesia turun. Demokrasi kita dipertanyakan dan diragukan dunia.

Ucapan Presiden harusnya bisa ditafsir cepat oleh kabinet, tafsirnya tidak lagi mundur ke belakang dengan membentuk tim kajian, dll yang membuatnya tertunda. Sebab tentang apakah ada pasal karet/ tidak, apakah perlu direvisi/ tidak, sudah terlalu gamblang. Kita tidak memerlukan kajian lagi.

Tafsir atas ucapan presiden sejatinya segera nampak dalam tindakan cepat mengeksekusi dan menjaga marwah tiap kata kata yang keluar dari presiden. Tindakan membentuk tim kajian untuk menguji apakah ada tidaknya pasal karet sama dengan menguji benar tidaknya ucapan presiden.

Tindakan cepat bisa langsung dihadapkan ke meja kerja presiden, semisal saya usul ada tiga pilihan, langkah cepat. Pertama Perppu UU ITE, kedua Revisi UU ITE dan atau ketiga sahkan segera RUU KUHP bersama DPR.

Dibalik pidato Presiden dalam rapat kordinasi pimpinan TNI Polri sudah sangat jelas merefleksikan beberapa dilema. Pembantu presiden tinggal memperjelas hal tersebut dengan menghadirkan pilihan putusan yang bisa diambil. Kementrian yang ada gak perlu tim.

Pilihan Revisi UU ITE semisal, ini butuh waktu lama karena semuanya harus masuk dalam Prolegnas dan memerlukan pembahasan bersama DPR yg bisa alot, bertentangan dengan refleksi dalam pidato presiden yang menginginkan pilihan kebijakan bisa diambil dengan cepat. Dan memang ada pilihan itu.

Masalah berikutnya jika pilihannya Revisi UU ITE adalah, revisi 1 UU tidak bisa menonaktifkan UU lain, UU darurat 1/1946 semisal tidak bisa ditutup oleh ITE, padahal UU ini banyak makan korban. Karena umurnya sama dengan Republik ini.

Selanjutnya jika pilihannya Perppu yang merupakan hak konstitusional presiden dalam keadaan darurat, Perppu akan menunjukkan betapa seriusnya tiap kata dan ucapan presiden dimana ia mengambil langkah langsung sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.

Tinggal masalahnya adalah bahwa tidak mungkin pula norma-norma yang ada di ITE hilang begitu saja semuanya karena norma tersebut mengatur tertib hidup antar individu dan atau pun kelompok. UU ITE harus kembali sebagai UU “transaksi elektronik” bukan pidana atas opini.

Memang secara filosofis tidak boleh ada satu realitas bagi individu atau kelompok merugikan dirinya lalu tak terdefinisi dalam hukum. Hukum harus punya jawaban atas keluhan warga. Ini memang masalah tetapi tidak perlu menunda.

Saya juga sudah mengusulkan jalan pamungkas yaitu dengan segera membahas dan mengesahkan RUU KUHP yang sudah selesai pembahasan tingkat I oleh DPR periode 2014-2019. Pilihan ini akan menyelesaikan semua dilema yang ada.

Pasal-pasal yang ada di UU ITE ketika masuk ke KUHP akan mengalami rekodifikasi dan akan sifatnya akan menjadi lebih lunak dan manusiawi. Jadi normanya tak perlu hilang tapi menjadi tidak agresif seperti sekarang, mendorong petugas memfasilitasi pertengkaran yang massif.

Tujuan pemidanaan dalam KUHP baru bergeser dari mengejar keadilan retributif (penjeraan pelaku) menjadi keadilan korektif, rehabilitatif dan restoratif. Ini mimpi lama para ahli hukum kita dan kita semua dalam menghadapi tantangan zaman.

Jadi sekali lagi norma yang mengatur urusan antar individu itu tidak hilang akan tetapi KUHP baru memoderasinya dengan ada kata maaf, ada denda, ada damai, dan pemolisian adalah pilihan terakhir (ultimum remidium). Semoga bermanfaat.

Twitter @fahrihamzah Kamis 25/2/21

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top