KULTWIT
You are here: Home » Artikel » DEMOKRATISASI PARPOL (BAGIAN 2)

DEMOKRATISASI PARPOL (BAGIAN 2)

DEMOKRATISASI PARPOL (BAGIAN 2)

Kader Parpol yang sudah dapat jabatan dari rakyat dan kadernya juga menyimpang dan pimpinanya nyeleweng harus juga rendah hati untuk menerima konsep Demokratisasi Parpol sebagai cara memperbaiki partai politik di negeri ini. Jangan kayak gak punya salah gitu dong.

Kalau ada yang menganggap parpol sedang baik-baik saja menurut saya sudah keracunan. Parpol harus bikin pengakuan bahwa parpol sedang banyak masalah. Menghindar dari korupsi, KKN, oligarki, dan praktik jual beli jabatan gak sanggup bagaimana mau bilang baik-baik aja?

Parpol sebagai lembaga pemikiran yang menampung aspirasi publik harus mengidentifikasi masalahnya secara tepat. Karena salah baca, salah solusi. Parpol sedang terkunci dalam masalah besar. Harus ada keberanian untuk keluar bersama-sama. Ini bukan soal menang-menangan.

Kalau kita tanya partai politik di Indonesia sekarang, “BAGAIMANA KALIAN CARI UANG?” Jawabannya cukup bingung karena akan ada di antara uang pribadi, korupsi dan uang yang berasal dari sumber yang tidak bisa dijelaskan. Sampai kapan ini dibiarkan? Demokratisasi Parpol jawabannya!

Kita harus memperbaiki tradisi partai politik karena ia jantung negara. Parpol adalah suplier utama para pejabat puncak dalam negara, para pengambil keputusan inti mulai presiden sampai kepala desa. Kalau parpol gagal negara bisa gagal. Ini masalah serius.

Selain persoalan internal parpol yang terkait Demokratisasi Parpol, UU partai politik juga melakukan kesalahan termasuk membiarkan dominasi pemerintah untuk mengatur parpol. Kalau sekarang eksekutif melakukan intervensi itu karena UU yang dibikin parpol di DPR RI memberi jalan.

Sudah terlalu lama Partai Politik kurang berpikir. Terlalu banyak menjadi power dealer ketimbang menjadi lembaga pemikiran pencerah bangsa. Bagaimana mau menjadi pemikir kalau berpikir dilarang dan kebebasan dikekang atas nama menjadi bagian dari kekuasaan?
Saya bertarung melawan otoritas parpol yang memusatkan kekuasaan pada 1 orang. Kita dipaksa ikuti kemauannya dan kalau menolak atas alasan publik pun disingkirkan. Waktu mau lawan pemecatan saya dinasehati oleh lawyer, “Jangan pakai UU Parpol, anda pasti kalah!”.

Maka, saya melakukan gugatan perdata dan menggunakan UU Hak Asasi Manusia (HAM). Gugatan saya diterima pengadilan dan saya kalahkan partai politik yang memang
kelakuannya ingin kendalikan wakil rakyat di DPR RI. Atas nama Daulat Parpol melawan Daulat Rakyat Indonesia.

Dalam tradisi yang terbentuk dalam partai saya, kamu adalah anak meski pejabat publik. Pimpinanmu adalah bapakmu yang membesarkanmu dan rakyat tak ada dalam relasi itu sebab apa yang baik bagi partai, baik bagi rakyat, dan bukan sebaliknya. Demikianlah feodalisme menggerogoti tradisi parpol.

Pikiranku sederhana, aku dipilih rakyat, digaji oleh rakyat, dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan amanah itu kepada rakyat sehingga saya dipilih atau dipecat rakyat dalam pemilu berikutnya. Partai mencalonkan, ada yang dipilh rakyat tapi kebanyakan ditolak.

Dalam “Buku Putih Fahri Hamzah” saya menulis duduk perkara konflik antara Daulat Parpol vs Daulat Rakyat. Saya berkesimpulan bahwa partai politik dalam krisis dan sebuah pembaharuan harus dilakukan. Kita harus akhiri sandera ini. Rakyat perlu jalan keluar.

Marilah kita berpikir agak serius, jangan kekanak-kanakan. Saya sadar bahwa kita semua terkadang tidak punya pilihan. Ayolah, semua bisa terjadi dalam sistem kayak gini.
Termasuk orang gampang merampas partai orang karena ijin sistem yang ada sekarang. Tidak ada yang bertepuk sebelah tangan!

Sekali lagi, parpol perlu berubah. Dan kita semua wajib berubah. Perlu kerendahan hati parpol yang punya suara di senayan. DPR RI agar disain Demokratisasi Parpol disepakati sebagai kebijakan nasional.

Ayolah. Kita bisa dan kita harus bisa sekarang!

Twitter @fahrihamzah 26 September 2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top