Fahri Hamzah : Ekonomi Indonesia Timpang, Bom Waktu Bisa Meledak Sewaktu-Waku

“Indonesia kini tak beda dengan jaman VOC dulu,” kata Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah dalam paparan di depan 200-an peserta seminar Ekonomi Syariah yang diadakan oleh Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) Tazkia bertajuk DINAR 2017, pada Kamis 11 Mei 2017.

Sepanggung dengan tokoh reformasi Prof. DR. Amien Rais dan ekonom syariah DR. Syafii Antonio, Fahri Hamzah menyampaikan makalah bernada orasi: berapi-api. “VOC datang karena sumber daya alam Indonesia dan rakyat menanggung deritanya. Mirip dengan kita saat ini dimana sumber daya alam dimiliki atau dinikmati kapitalis dan asing,” jelasnya tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia yang rapuh, sangat bergantung SDA.

Para pembicara kemudian bergantian melontar fakta. Tanah dikuasai kapitalis dan orang asing melalui program konversi aset adalah agenda yang jelas di depan mata memperlebar jurang kesejahteraan. Belum lagi ada pembelokan, kesalahan data dan kesalahan membaca data ekonomi Indonesia telah membangun kebingungan, bahkan jadi celaan internasional. Diluar fakta itu, pun indikator keberhasilan ekonomi yang disampaikan pemerintah tak mencerminkan langsung kesejahteraan masyarakat.

“Demo pekerja di depan DPR kemarin mengirim utusan bertemu saya. Kenaikan tarif dasar listrik sudah terjadi 4 kali sejak awal 2017, total naik 130%. Buruh sudah menjerit. Buruh menjerit adalah alarm bahaya,” kata Fahri sembari miris mengisahkan kisah seorang ayah yang tewas bunuh diri karena tak sanggup lagi bayar listrik rumahnya.

“Salah satu dampak demokrasi adalah meningkatnya partisipasi ekonomi tapi disisi lain menimbulkan ketimpangan yang menelan banyak korban, sementara negara tidak dirasakan hadir mengatasi. Ada ketimpangan timur dan barat Indonesia, ketimpangan sektoral, ketimpangan antar level pelaku ekonomi. Ini semua bom waktu,” jelas Fahri.

Fahri Hamzah kemudian menyodorkan tiga proposal kepada masyarakat ekonomi syariah sebagai langkah kontributif mengatasi ketimpangan yaitu advokasi kebijakan dimana politisi Muslim dan pelaku ekonomi Islam harus saling memperkuat pada level negara, Islamisasi nilai-nilai dan institusi serta mengembangkan SDM Muslim yang berfokus wirausaha. (EK)