Fahri Hamzah: Rezim Pelarangan Sudah Ditinggalkan

Jakarta – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah meminta kepada pemerintah untuk benar-benar mempelajari kembali perundang-undangan.

Hal tersebut disampaikannya terkait pernyataan Menkopolhukam yang tidak memberikan izin Musyawarah Nasional Golkar diadakan di Bali.

Menurut politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), rezim pelarangan seperti itu sudah ditinggalkan pascareformasi sehingga sekarang yang diterapkan adalah rezim pemberitahuan.

Intervensi seperti itu, katanya, hanya membuat demokrasi di Indonesia mengalami kemunduran.

Selanjutnya