JENDERAL POLRI JADI PLT GUBERNUR, FAHRI HAMZAH: RAKYAT TERUS MENERUS DIBIKIN CURIGA

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan TNI dan Polri harus dilindungi dari tuduhan tidak netral dalam penyelenggaraan Pilkada mendatang. “Soal Polisi dan TNI jadi PLT Gubernur, ini rakyat curiga. Masa sih enggak ada sipil yang jago. Kalau alasannya adalah soal keamanan, bisalah. Saya aja bisa lebih tegas dari TNI atau Polri,” katanya di kantor DPR RI, Senayan, Jakarta (26/1).

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo sebelumnya menjelaskan pertimbangannya mengusulkan dua petinggi kepolisian sebagai pemimpin sementara dua provinsi, yakni kekhawatiran soal kerawanan Pilkada. Selain itu, “Penunjukan dua petinggi itu masih merupakan usulan,” kata Tjahjo. “Keputusan dari Presiden Joko Widodo pun belum keluar. Pada Pilkada 2017 lalu ia juga mengusulkan dari kalangan kepolisian dan juga diizinkan,” sambungnya.

“Ini ada dua pendulum. Satu sisi pemerintah mau mengantisipasi keamanan. Satu sisi publik mencemaskan adanya tindakan yang tidak netral dari aparat. Kita tahu polri dan TNI punya jalur komando dan komunikasi yang efektif. Pemerintah harus komprehensif dengan penjelasan, betul tidak tidak ada pelanggaran UU. Sebab ada orang yang menginterpretasikan bahwa yang namanya eselon satu itu bukan Polri. Pastikan itu dulu,” kata politisi PKS dari Sumbawa, NTB.

“Saya lebih pro ke perasaan publik. Terus terang keputusan mendagri ini agak mengganggu di tengah ada konsolidasi, restrukturisasi di TNI yang begitu cepat, kemudian banyaknya calon-calon yang berasal dari institusi TNI dan Polri, jadi orang curiga. Jadi saya kira mestinya Pak Jokowi yang mengambil keputusan. Apa maksudnya, apa argumennya,” tutup Fahri.