KALAU PEMERINTAH LEMPAR HANDUK SOAL BENCANA NTB, TERBUKA DAN JUJUR SAJA

Ada yang kirim ke saya dua buah surat dari KEMENDAGRI meminta agar pemda-pemda se-Indonesia membantu bencana NTB .

Secara teknis takkan mudah sebab itu memakai APBD-P. Surat diteken hari ini tgl 20 Agustus waktu Jakarta. Kasihan NTB.

Kalau benar, intinya: KEMENDAGRI menginstruksikan kepada Pemda seluruh Indonesia untuk membantu keuangan pemda NTB yg diambil dari sisa lebih (silpa) APBD setiap daerah.

Catatan: tiap daerah memiliki silpa yang berbeda-beda. Sehingga jumlah nominal bantuan tidak optimal.

Bagi saya, ini nampaknya pemerintah pusat mau lepas tangan: karena surat itu belum tentu mendapat sambutan dari pemda lain karena kondisi keuangan pemda juga tidak merata bahkan tidak mampu.

Selama ini pusat sudah terlalu membebani daerah dengan alokasi-alokasi anggaran operasional.

Langkah Mendagri ini mengisyaratkan bahwa keuangan pusat sudah cukup tertekan. Sehingga lagi-lagi harus “meminta ke daerah”.

Padahal anggaran daerah tidak leluasa karena alokasinya yang relatif kaku, baik DAU, DAK atau Dana Bagi Hasil. Inikah alasan sebenarnya?

Kalau pemerintah pusat mau lempar handuk, lebih baik terbuka dan jujur. Biar kita sekalian galang sumberdaya masyarakat saja. Negara gak usah ikut. Kalau memang nggak sanggup.

Twitter @Fahrihamzah 21/8/2018