KULTWIT
You are here: Home » Artikel » KRONOLOGI DAN RANGKAIAN KEJANGGALAN DALAM PROSES PEMECATAN FAHRI HAMZAH (III. RINCIAN MATERI PERTEMUAN SAYA DENGAN USTADZ SALIM)

KRONOLOGI DAN RANGKAIAN KEJANGGALAN DALAM PROSES PEMECATAN FAHRI HAMZAH (III. RINCIAN MATERI PERTEMUAN SAYA DENGAN USTADZ SALIM)

  1. PANGGILAN PERTAMA:

10 oktober 2015,  Saya mendapatkan SMS dari Ustadz Untung Wahono yang rupanya ditujukan kepada Saya dan Ustaz Hidayat Nurwahid. Pemahaman Saya panggilan tersebut adalah untuk menyampaikan arahan pimpinan yang baru Partai yang terpilih pada bulan Agustus 2015. Hadir dalam pertemuan tersebut Presiden DPP PKS Sdr. M.Sohibul Iman dan Ketua Majlis Syuro Ustadz Salim. Saya dan ustadz HNW sebagai Pimpinan Lembaga Perwakilan DPR dan MPR dinasehati agar tetap bekerja dan tidak akan ada pergantian di Pimpinan Lembaga Perwakilan MPR dan DPR. Kepada Saya, Ustadz Salim menyarankan agar lebih kalem dan menggunakan Kopiah. Pada pertemuan itu Saya tidak banyak berbicara, hanya mencatat point point pembicaraan. Ustadz HNW menyampaikan perlunya membuat aturan yang jelas agar tidak terjadi perbedaan pendapat di kemudian hari terkait kebijakan kebijakan Partai. (ada notulensi dan dokumen pertemuan)

 

  1. PANGGILAN KEDUA (23/10/2015).

Tidak lama sekitar 13 hari setelah pertemuan pertama, di mana Saya dan ustadz HNW diminta untuk tetap bekerja dan dipastikan tidak akan ada pergantian di Pimpinan MPR dan DPR. Saya kembali mendapat SMS dari Ustadz  Untung untuk datang menemui Ustadz Salim di Kantor DPP PKS. Saya hanya bertemu berdua dengan Ustadz Salim. Setelah pembicaraan yang panjang lalu beliau menyampaikan kekhawatiran beliau jika terjadi perbedaan pendapat antara Saya dengan beberapa tokoh Partai, khususnya Presiden Partai dan Ustaz HNW. Sempat Saya menyela bahwa hal itu sebetulnya harus dilihat konteksnya. Saya menjelaskan situasi KPK menjelang revisi. Sebelumnya, Saya pernah secara khusus datang ke rumah beliau di daerah Pejaten untuk menyampaikan hal hal terkait KPK dan membawa berkas yang lengkap dan tebal, namun tidak berlangsung lama.

Selanjutnya beliau juga menjelaskan kekhawatiran akan adanya gangguan terhadap Partai, Karena adanya para mantan menteri yang pernah menjabat dan juga karena PKS yang sering diincar. Maka dengan pertimbangan itu beliau meminta secara pribadi kepada Saya agar mundur dari wakil ketua DPR dan beliau menyampaikan agar pembicaraan tersebut dirahasiakan sebagai pembicaraan pribadi antara beliau dan Saya.

Terkait permintaan itu, Saya lalu bertanya kepada beliau 2 (dua) hal: Pertama, apakah Pemerintah menekan beliau, (hal tersebut beliau bantah dengan tegas). Kedua, apakah Saya memiliki salah. Pertanyaan kedua beliau tegaskan bahwa Saya sama sekali tidak punya salah bahkan Saya dianggap salah satu kader terbaik yang berpikiran maju ke depan. beliau tambahkan, karena maju itulah Saya sering disalahpahami.  “mungkin pikiran Antum baru  bisa dipahami orang 10 tahun lagi”.

Lalu Saya mengatakan kepada beliau -karena Saya melihat beliau seperti tidak mantap menyampaikan permintaan tersebut. Saya berkata “Ustaz gak perlu khawatirkan Saya. Saya jundi dan Saya tidak melihat jabatan ini sebagai milik pribadi. Dalam jamaah Saya paham bahwa jabatan adalah amanah. Tetapi memang ada perbedaan jabatan Saya dengan jabatan di internal partai. Oleh karena itu Saya akan mengambil keputusan, terlait waktu dan caranya gampang.” kalimat terakhir inilah yang sekarang menjadi multi interpretasi. (Saya memiliki bukti kuat tentang percakapan ini, karena Saya mengkonfirmasi beberapa pint penting berkali kali dalam pertemuan berikutnya.

 

  1. PANGGILAN KETIGA (1/12/2015)

Dalam pertemuan ini perbincangan Saya dan Ustadz Salim lebih mengalir sebagai diskusi dalam mempertimbangkan berbagai aspek dari keputusan pengunduran diri. Mulai dari mempertimbangkan posisi jabatan wakil ketua DPR sebagai jabatan yang dipilih melalui paripurna dalam sebuah paket yang bersifat tetap yang diajukan oleh KMP, hingga ke masalah pertimbangan lain apakah ada kemungkinan jika KMP melemah maka posisi jabatan Wakil Ketua DPR bisa terlepas dari PKS. Dalam hal ini Ustadz Salim terbuka untuk mendengar berbagai pandangan lain karena beliau tidak mau jika poisisi wakil ketua DPR itu nantinya lepas dari PKS. Di sinilah muncul ide untuk berkonsultasi dengan ahli Tata Negara dan yang memahami UU MD3. Ustadz Salim pun mengatakan terbuka untuk mendengar segala pertimbangan dari berbagai sudut termasuk dari ahli Tata Negara dan yang memahami konstruksi UU MD3. Dalam pertemuan tersebut beliau mempertegaskan bahwa hal tersebut adalah pembicaraan pribadi antara Ustaz dengan Saya. Untuk itu Saya sama sekali tidak pernah menyampaikan kepada siapapun tentang adanya permintaan agar saya mundur dari jabatan pimpinan DPR RI. Hal tersebut Saya simpan secara pribadi sembari terus memantapkan hati dan Jiwa dengan beristikhoroh agar dapat mengambil keputusan dalam keadaan tenang dan mantab. Karena bagi Saya sesuai konstruksi UU, pengunduran diri adalah otoritas pribadi seseorang yang tidak boleh dilakukan dalam keadaan terpaksa dan atau tertekan serta akan dipertanggungjawabkan secara pribadi pula kelak di hadapan Allah, publik, konstituen dan juga Koalisi yang telah mengusung Saya sebagai paket pimpinan yang bersifat tetap.

Namun ternyata perbincangan pribadi saya dengan ustadz salim tersebut mulai diolah oleh beberapa unsur pimpinan DPP dengan mulainya muncul statemen terkait pengunduran diri tersebut ke publik dari pihak lain di luar Saya dan Ustadz Salim. Seharusnya hal tersebut masih menjadi konsumsi berdua antara Saya dan Ustaz Salim. Beberapa media mulai mengkonfontir kepada Saya tentang adanya keterangan dari beberapa pimpinan DPP yang menyebutkan bahwa Saya akan mengundurkan diri. Namun Saya tidak terpengaruh untuk menaggapi karena tetap berpegang pada pembicaraan dengan Ustadz Salim bahwa hal tersebut masih menjadi konsumsi berdua.

 

  1. PANGGILAN KEEMPAT (11/12/2015).

Dalam pertemuan ini dihadirkan Kang Suman sebagai anggota DPR yang ikut merevisi UU MD3. Diskusi pun lebih mengalir sebagai kajian mendalami pasal pasal tentang berhentinya Pimpinan DPR dalam konstruksi UU MD3. Juga menganalisis pertimbangan politik terutama terkait faksi kekuatan di DPR khususnya KMP. Dalam pertemuan ini Saya lebih banyak mendengar keterangan keterangan yang disampaikan oleh Kang TB Soenmandjaja yang ikut dihadirkan oleh Ustadz Salim sebagai mantan anggota Pansus UU MD3. Sesekali saja Saya berkomentar bahwa jika KMP tidak solid maka semua bisa jadi lain. Potensi kocok ulang dalam UU MD3 sangat besar karena adanya klausul tentang paket yang bersifat tetap, bahwa jika satu pimpinan berhenti maka kesatuan paket menjadi hilang. Peluang tersebut memungkinkan terjadi pergantian paket pimpinan secara keseluruhan dengan terbentuknya koalisi baru jika KMP melemah.

 

  1. PERTEMUAN DENGAN KANG SOENMANDJAJA (13/12/2015).

Kang Soenmandjaja menyampaikan bahwa beliau mendapat amanah dari Ustadz Salim untuk menyerahkan sesuatu, untuk itu beliau minta untuk bertemu. Saya menemui beliau di ruang Fraksi PKS MPR. Kang Sonmandjaja menyerahkan amanah dari Ustadz Salim berupa draft Surat pengunduran diri Saya sebagai Wakil Ketua DPR. Saat itu beliau seperti berharap Saya bisa menandatangani tetapi hati Saya semakin tidak bisa memahami bahkan bertanya “ini sebenarnya ada apa?”. Untuk itu draft Saya bawa untuk Sayapelajari dan telaah lebih dalam.

 

  1. PANGGILAN KELIMA (16/12/2015).

Ustadz Salim mengirimkan pesan melalui Whatsap langsung kepada Saya tanggal 14 Desember 2015 yang berbunyi “Saya tidak akan memaksa Antum mundur, itu pilihan Antum, yang penting besok kita ngobrol ngobrol di sini “. pesan teks ini Saya anggap mengakhiri polemik terkait permintaan mundur sebagai pimpinan DPR.

Saya pun menemui beliau satu hari setelahnya. Namun saat bertemu, beliau kembali menanyakan terkait draft Surat yang diserahkan melalui Kang TB Soenmandjaja. Saya lalu menyampaikan ke Ustadz Salim bahwa sebagaimana yang disampaikan oleh beliau bahwa hal tersebut adalah permintaan pribadi maka Saya juga menangkapnya secara pribadi. Maka Saya butuh waktu untuk beristikhoroh dalam mengambil keputusan. Saya sampaikan kepada Ustadz Salim bahwa Saya tidak biasa mengambil keputusan dalam keadaan tidak mantab, dan karena pengunduran diri adalah terkait wilayah otoritas individu, maka Saya butuh ketenangan dalam mengambil keputusan. Ustadz Salim lalu menyampaikan bahwa beliau tidak memaksa Saya mundur tapi harus ada jawaban hari itu. Dan Saya pun menyampaikan bahwa Saya masih belum dalam keadaan mantab. Ustadz Salim lalu menyampaikan bahwa ketua MS itu tidak bisa dilihat sebagai pribadi, ketua MS adalah lembaga, maka akan ada konsekwensi dari keputusan Saya tersebut sesuai dengan AD/ART Partai.

 

Setelah pertemuan tersebut, Saya masih terus menyimpannya sebagai hal yang rahasia antara Saya dan Ustadz Salim, karena memang di awal beliau menyampaikan demikian agar tidak diketahui oleh orang lain. Namun setelah pertemuan terakhir ini, muncullah berbagai isu di publik yang disampaikan oleh struktur Partai. Di antaranya statemen dari Presiden Partai Sdr. M. Sohibul Iman dan Sdr. Muzammil pada awal dan pertengahan Desember yang menyebutkan bahwa BPDO sedang melakukan evaluasi terhadap pejabat publik dari PKS. Saya tidak mau berkomentar terkait statement statement tersebut karena Saya memahami bahwa BPDO tidak memiliki kewenangan melakukan evaluasi. Lalu juga statement Wasekjend PKS Sdr. Mardani yang dilansir oleh Media Massa tanggal 9 januari 2016 yang menyebutkan bahwa Saya diminta mundur oleh kader dan simpatisan, isu ini lalu menggelinding menjadi konsumsi publik luas. Konstituen, Kader dan Simpatisan beserta media terus memburu tanya, Hal ini pula yang membuat Saya melakukan klarifikasi secara publik pula dengan mengeluarkan rilis klarifikasi karena pernyataan Sdr. Mardani telah meresahkan banyak kader dan konstituen yang terus berburu tanya. Saya pun mengeritik bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan tradisi PKS selama ini. Biasanya permasalahan selalu dibicarakan secara internal. Namun karena beberapa unsur struktur Partai telah mengawali melemparkan isu dengan melibatkan publik dan mengatasnamakan kader dan simpatisan, maka Sayapun untuk pertama kali berkomentar ke publik dengan mengeluarkan Press release pertama tanggal 10 januari 2016.

 

Sejak saat itulah, ruang publik menjadi medan sengketa terbuka, hal yang bukanlah Saya yang pertama kali memulai. Operasi operasi yang dilakukan oleh beberapa oknum DPP inilah yang saya tangkap bahwa tekanan mundur pada diri Saya merupakan kepentingan pribadi beberapa kelompok di dalam partai yang kemudian menggunakan alat kelembagaan untuk mencapai kepentingannya. Sejak pertama kali kepemimpinan baru berganti, sebagai anggota Partai yang duduk sebagai Wakil Ketua DPR RI, Saya tidak pernah diajak berbicara untuk menyusun arah baru partai seperti yang dikatakan. Saya juga sejak awal jika tidak lagi ditempatkan dalam struktur kepengurusan apapun di partai. Awalnya Saya menganggap karena memang sudah menjadi tradisi di dalam PKS, bahwa jika seorang kader menempati posisi sebagai pejabat publik, maka harus melepaskan jabatan sebagai pengurus Partai. Sehingga Saya total menjalankan tugas kenegaraan sebagai Wakil Ketua DPR tanpa pretensi sedikitpun akan adanya upaya menggusur saya oleh struktur kepengurusan baru.

 

Padahal, Ketua Majelis Syuro dalam kasus ini tidak pernah mengeluarkan statement apapun kepada publik terkait materi pembicaraan yang memang beliau minta untuk dirahasiakan sebagai percakapan pribadi. Namun rupanya beberapa unsur pimpinan DPP justru tidak bersabar dengan terus melakukan operasi hingga melibatkan publik agar Saya segera hengkang dari kepengurusan dan jabatan sebagai pimpinan DPR RI.

 

Menangkap hal tersebut, maka Saya menjadi memiliki keyakinan yang kuat bahwa hal tersebut tidak boleh menjadi tradisi di PKS, yaitu penghilangan kelompok yang dianggap berbeda ketika menempati posisi sebagai pimpinan Partai. Partai ini hanya akan besar dan menjadi partai modern yang adaptatif dengan perubahan zaman jika kita semua taat azaz dan menjunjung tinggi hukum. Tidak bisa tanpa dasar hukum yang kuat, dengan hanya menggunakan otoritas kekuasaan, seseorang dihakimi dan lalu dihilangkan. Beginilah cara kita saling menjaga dan bahwa kebuntuan dialog antar anggota tidak boleh terjadi.

IV. PEMERIKSAAN BADAN PENEGAK DISIPLIN ORGANISASI (BPDO)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top