KULTWIT
You are here: Home » Artikel » KRONOLOGI DAN RANGKAIAN KEJANGGALAN DALAM PROSES PEMECATAN FAHRI HAMZAH (IV. PEMERIKSAAN BADAN PENEGAK DISIPLIN ORGANISASI (BPDO))

KRONOLOGI DAN RANGKAIAN KEJANGGALAN DALAM PROSES PEMECATAN FAHRI HAMZAH (IV. PEMERIKSAAN BADAN PENEGAK DISIPLIN ORGANISASI (BPDO))

-30 Desember 2015-

Saya dipanggil untuk pertama kali oleh BPDO untuk dimintai keterangan pada tanggal 4 januari 2016. Dalam surat tertanggal 30 desember tersebut tidak ada keterangan tentang panggilan permintaan keterangan terkait masalah apa. Saya kemudian bersurat kepada BPDO meminta agar dijadwalkan ulang karena sedang berada di Johor Malaysia dan juga meminta kepada BPDO agar diberikan informasi tentang pemanggilan tersebut. Melalui Surat tertulis Saya menjawab bahwa Saya mengapresiasi tradisi bersurat sembari bertanya tentang terkait hal apakah Saya dipanggil, apakah ada laporan, siapakah nama pengadu, kesalahan apa yang telah Saya lakukan, pasal mana dalam aturan partai yang Saya langgar, dan tata beracara apa yang dijadikan rujukan oleh BPDO. Hal tersebut Saya anggap penting sebagai bahan agar Saya dapat mempersiapkan diri dan memiliki informasi untuk membuat nota jawaban terkait permintaan keterangan.

-5 Januari 2016-

BPDO kembali melayangkan surat panggilan untuk hadir dalam permintaaan keterangan pada tanggal 11 januari 2016 dengan tanpa memberikan jawaban terkait beberapa permintaan Saya dalam surat yang telah Saya diajukan kepada BPDO. BPDO dalam suratnya membuat penegasan  yang berbunyi “kehadiran Antum adalah kewajiban dari surat ini”.

-9 Januari 2016-

Wasekjen PKS Saudara Mardani merilis di media massa bahwa Saya diminta mundur oleh kader. Di sinilah pertama kali situasi internal menjadi konsumsi publik. Awak media kemudian memburu Saya untuk dimintai keterangan terkait pernyataan Saudara Mardani. Selain awak media, Saya juga diburu tanya oleh kader dan simpatisan. Dalam hal ini Saya sempat heran, karena sebagaimana permintaan Ustadz Salim bahwa masalah pengunduran diri adalah permintaan pribadi di mana Saya diminta untuk merahasiakannya dan hanya menjadi konsumsi pribadi antara Saya dan Ustadz Salim.

-10 Januari 2016-

Saya kemudian merilis keterangan pers menjawab keresahan konstituen dan kader terkait pernyataan pengurus DPP. Dalam rilis tersebut Saya menyampaikan bahwa BPDO bukanlah lembaga yang berwenang melakukan evaluasi terhadap pejabat publik dari PKS, AD/ART tidak memberikan kewenangan tersebut kepada BPDO. Hal ini disampaikan untuk membantah pernyataan Pengurus DPP lain yaitu Saudara Muzammil pada tanggal 21 Desember 2015 dan juga Presiden Partai Saudara Sohibul Iman yang juga menyampaikan keterangan ke media massa tentang evaluasi BPDO kepada seluruh pejabat partai termasuk  Saya. Sementara terkait pernyataan Saudara Mardani Saya menyampaikan bahwa selama 20 tahun menjadi bagian dari jamaah dan 15 tahun menjadi pengurus partai serta 12 tahun menjadi Anggota DPR dari PKS, Saya merasa tidak pernah melakukan kesalahan. Dalam berbagai kunjungan ke daerah Saya tidak pernah mendengar ada satupun kader yang meminta Saya untuk mundur. Terkait pernyataan pengurus DPP yang telah membuat masalah internal menjadi konsumsi publik, maka Saya telah melaporkan ke BPDO Saudara Mardani dan Saudara Muzammil pada tanggal 11 Januari 2015. Laporan tersebut tidak pernah ditindaklanjuti karena sampai hari ini Saya tidak pernah dipanggil sebagai pelapor untuk memberikan keterangan.

 

-11 januari 2016-

Saya menghadiri pemeriksaan BPDO untuk pertama kali. Dalam pemeriksaan tersebut Saya diajukan sebuah berkas berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) dalam bentuk pertanyaan tertulis, yang isinya antara lain pertama, tuduhan bahwa Saya melawan keputusan partai terkait revisi UU KPK, Saya dianggap memberikan pernyataan di media yang berbeda dengan keputusan Partai. Kedua, Saya dituduh mempermainkan pemimpin Partai karena sebelumnya menyatakan diri bersedia mundur namun kemudian menolak. Ketiga, Saya dituduh melakukan pembangkangan dan makar secara masif, sistematis dan terstruktur karena menolak mengundurkan diri dengan memobilisasi dan membuat gerakan yang melibatkan kekuatan internal kader dan eksternal untuk melawan pimpinan Partai. Selain pernyataan tertulis, Saya juga diajukan pertanyaan verbal terkait pertemuan dengan ustadz Salim, Saya merasa telah menjawab seluruh pertanyaan verbal tersebut, namun tak ada satupun pertanyaan terkait butir pertanyaan dalam Berita Acara Permintaan Keterangan. Jawaban jawaban singkat Saya dalam 28 butir BAPK tersebut justru menjadi masalah baru yang memberatkan Saya berikutnya dalam dakwaan yang diajukan oleh BPDO di hadapan sidang Majlis Qodho. Berbagai pertanyaan dijadikan sebagai pembenaran bahwa Saya telah melakukan makar. Hal yang lainnya terkait jawaban tertulis tersebut, Saya disebut tidak serius menjawab pertanyaan dari BPDO. Saya memang menjawab pertanyaan pertanyaan tersebut secara singkat karena diminta dijawab secaratertulis pula seperti anak anak yang sedang menempuh Ujian Nasional, hal hal yang terkait pertemuan Saya dengan Ustadz Salim Saya jawab dengan kata rahasia karena Saya masih memegang komitmentb bahwa pembicraan kami adalah pembicaraan pribadi yang dirahasiakan.

Berdasarkan sequen waktu tersebut maka terlihat jelas beberapa kejanggalan:

  1. Bahwa panggilan pertama BPDO adalah tertanggal 30 desember 2015. Artinya panggilan tersebut seharusnya terkait dengan sikap dan tindakan Saya yang terjadi sebelum tanggal 30 Desember 2015. Namun ternyata pertanyaan tertulis dalam Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) ternyata melebar dan memasukkan kejadian pada tanggal setelah tanggal 30. Tuduhan dalam BAPK yang menyebut Saya makar dengan masif, sistematis dan terstruktur melawan pimpinan dengan memobilisasi internal dan non internal adalah terkait press rilis Saya tanggal 10 Januari 2016 yang menjawab keterangan Saudara Mardani di media massa. Tindakan inilah yang kemudian dalam persidangan Majlis Qodho menjadi dakwaan pelanggaran berat dan Saya dituntut dengan sanksi pemecatan sebagai kader Partai.
  2. Seharusnya jika panggilan BPDO adalah tanggal 30 Desember 2015, maka yang masuk dalam delik pemeriksaan hanya terkait dengan tuduhan melawan keputusan partai dengan memberikan pernyataan yang bertentangan dengan keputusan partai terkait isu revisi UU KPK, serta mempermainkan pimpinan karena sebelumnya menyatakan diri bersedia mundur lalu belakangan menolak. Dua hal tersebut masih rasional jika dijadikan delik karena terjadi pada tanggal sebelum pemanggilan. Dan Saya pun memiliki jawaban jika hal tersebut dipertanyakan. Tugas evaluasi atas keputusan partai bagi pejabat publik di DPR seharusnya dilakukan melalui fraksi, namun dalam berbagai rapat Fraksi yang rutin Saya hadiri, tidak pernah ada evaluasi terkait bahwa pernyataan  Saya dalam isu revisi UU KPK melawan keputusan Partai. seharusnya Keputusan Partai jika Saya disebut melawannya maka ada bentuk putusan tertulis. Namun tidak pernah ada putusan tertulis dalam bentuk apapun terkait sikap Partai tentang revisi UU KPK. Selanjutnya terkait tuduhan mempermainkan pimpinan, hal tersebut merupakan asumsi karena tidak sedikitpun Saya berniat mempermainkan pimpinan. Pada pertemuan awal Saya menyampaikan masalah jabatan adalah amanah, karena Saya melihat ada keraguan di diri Ustadz Salim ketika menyampaikan keinginan pribadinya agar Saya mundur. Tinggal masalahnya jika mekanisme yang ditempuh adalah pengunduran diri, maka Saya belum menemukan ketenangan untuk mengambil cara tersebut, karena hal itu merupakan otoritas pribadi yang diberikan UU dan harus dipertanggungjawabkan secara pribadi kepada banyak pihak. Padahal wewenang Partai juga diberikan oleh UU yaitu dengan cara bersurat kepada pimpinan DPR untuk mengganti anggotanya dari jajaran pimpinan. Hal tersebut diatur jelas dalam UU MD3 pasal 87 ayat 2 huruf (d), namun wewenang partai harus dilakukan dengan dasar hukum yang kuat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Harus ada pelanggaran hukum yang dilakukan baru pimpinan DPR RI yang merupakan sebagai jabatan publik dapat direcall oleh partai.

V. PERSIDANGAN MAJLIS QODHO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top