KULTWIT
You are here: Home » Artikel » KRONOLOGI DAN RANGKAIAN KEJANGGALAN DALAM PROSES PEMECATAN FAHRI HAMZAH (IX. Kesimpulan)

KRONOLOGI DAN RANGKAIAN KEJANGGALAN DALAM PROSES PEMECATAN FAHRI HAMZAH (IX. Kesimpulan)

IX. Kesimpulan

Dari serangkain kejanggalan yang terjadi sejak panggilan awal oleh ketua MS dapat disimpulkan beberapa hal:

  1. Bahwa Saya hingga hari mendapatkan putusan pemecatan dari Majlis Tahkim, tidak pernah diberikan hak hak saya sebagai teradu, tentang siapa pelapor, apa delik laporan, apa aturan formil dan materil yang digunakan untuk menggelar persidangan dan apa saja alat alat bukti yang dijadikan dasar. Semua permintaan Saya hingga akhir tak ada yang mendapatkan balasan. Kehadiran Saya dalam pemeriksaan di BPDO dan Majlis Qodho hanya menjadi sekedar prasyarat digelarnya persidangan MT yang anggotanya terdiri dari semua yang berkepentingan memecat saya termasuk ketua BPDO, Majelis Qodho dan Presiden Partai sebagai pelapor. Saya sendiri berdiri sebagai seseorang yang buta dan tidak memiliki informasi tentang masalah yang ditimpakan pada diri saya. Bagaimana sebuah persidangan dapat menghasilkan kemaslahatan demi keadilan jika teradu berdiri sebagai seorang yang buta informasi tentang sistem hukum yang digelar.
  2. Setelah berbagai surat permintaan tentang pedoman hukum materil dan formil yang digunakan oleh PKS, belakangan Saya mengetahui dari koleganya bahwa ternyata telah disahkan sebuah pedoman baru PKS nomor 1 dan 2 tentang Pedoman Penegakan Disiplin Organisasi dan Pedoman Pemberian Penghargaan dan Sanksi yang disahkan tanggal 16 desember, hari di mana Saya terakhir berjumpa dengan Ustadz Salim yang mengatakan bahwa akan memperoses Saya. Tanpa melalui jalur resmi yang seharusnya, Saya berusaha mempelajari pedoman baru yang telah mengalami perubahan drastis dari pedoman yang ada sebelumnya.
    Delik delik baru tercipta seakan pedoman tersebut khusus dibuat untuk menjerat Saya.
  3. Setelah mendapatkan putusan tertulis Majlis Tahkim, Saya kembali menemukan ternyata pedoman partai nomor 1 dan 2 tahun 2016 telah kembali dirubah dengan dasar Pedoman Nomor 3 dan 4 tahun 2016 sebagai revisi kembali atas pedoman sebelumnya, yang hingga detik ini Saya belum pernah membaca apa isinya. Dan dengan pedoman terbaru tersebutlah pemecatan atas Saya dilakukan.
  4. Dalam putusan tersebut Saya juga menemukan fakta tentang sistem peradilan yang digelar di mana pengadu, jaksa penuntut dan juga hakim tidak hanya berpotensi ditempati oleh orang yang sama tetapi faktanya memang merupakan orang yang sama. Di sinilah pelanggaran berat bahwa sistem hukum yang dibangun di dalam kepemimpinan PKS yang sekarang melanggar kaidah umum sistem peradilan yang adil dan sehat. Padahal substansi dari revisi UU parpol adalah dalam rangka memastikan sistem organisasi sebuah partai harus berjalan demokratis berdasarkan konstitusi yang menghargai hak hak individu.

X. Penutup

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top