KULTWIT
You are here: Home » Artikel » KRONOLOGI DAN RANGKAIAN KEJANGGALAN DALAM PROSES PEMECATAN FAHRI HAMZAH (V. PERSIDANGAN MAJLIS QODHO)

KRONOLOGI DAN RANGKAIAN KEJANGGALAN DALAM PROSES PEMECATAN FAHRI HAMZAH (V. PERSIDANGAN MAJLIS QODHO)

-13 Januari 2016-

BPDO kembali bersurat memanggil Saya untuk mengahdiri sidang Majlis Qodho pada tanggal 19 Januari 2016. Surat tersebut Saya balas dengan meminta penjadwalan ulang karena Saya sedang menghadiri sidang parlemen negara Islam di Bagdad Irak untuk membahas kemerdekaan Palestina. Dalam surat tersebut saya kembali meminta kepada BPDO agar diberikan delik aduan dan pasal pelanggaran yang dilakukan serta tata beracara yang dijadikan rujukan sebagai bahan untuk membuat nota pembelaan.

 

-20 Januari 2016-

Saya kembali mendapatkan surat panggilan dari BPDO untuk mengadiri sidang Majlis Qodho pada tanggal 28 Januari 2016. Dalam surat tersebut, BPDO kembali tidak menjawab permintaan tertulis Saya untuk mendapatkan hak hak Saya sebagai teradu dalam membuat nota pembelaan. Surat surat yang Saya ajukan sedari awal tidak pernah ada yang mendapat respon. Padahal isi surat surat Saya adalah tentang pentingnya hak hak Saya sebagai teradu terpenuhi agar legitimasi sebuah persidangan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Bagaimana Saya bisa menghadiri sebuah pengadilan di mana Saya tidak memiliki pengetahuan tentang sistem peradilan yang sedang digelar, Saya tidak memiliki informasi tentang hukum formil dan materil yang dituduhkan dan dijalankan sebagai dasar menggelar proses peradilan. Persidangan Majlis Qodho digelar tanpa pemberitahuan tentang apa hasil pemeriksaan dalam panggilan permintaan keterangan oleh BPDO sebelumnya.

 

-28 Januari 2016-

Sidang Majlis Qodho digelar dengan agenda pembacaan dakwaan dan ancaman sanksi oleh BPDO di hadapan hakim Majlis Qodho. Dalam persidangan tersebut BPDO berperan sebagai jaksa penuntut yang membacakan dakwaan, sementara hakim Majlis yang akan memutuskan perkara ditunjuk sendiri oleh BPDO sebagai penunutut. Susah untuk dapat dinalar sebuah peradilan akan berjalan secara objektif jika jaksa yng menentkan hakim. Dalam persidangan tersebut, BPDO menyampaikan dakwaannya antara lain pertama, KARAKTER DAN KULTUR SAYA DINILAI KASAR DAN TIDAK SESUAI DENGAN JATI DIRI PARTAI DAKWAH SEHINGGA MERUGIKAN PARTAI. kedua, pernyataan di media tentang revisi UU KPK bertentangan dengan keputusan Partai. Ketiga, Mempermainkan Pemimpin Partai. Keempat, menyerang siapa saja yang dirasa merugikan teradu, (dalam hal ini laporan Saya ke BPDO terkait Saudara Muzammil dan Saudara Mardani yang pertama kali memberikan pernyataan ke publik, justru menjadi delik dakwaan baru bagi Saya). Kelima, Menolak permintaan mundur dari ketua Majlis Syuro. Keenam, melakukan gerakan masif dan terstruktur melawan pemimpin partai dengan melibatkan kekuatan kader dan non kader. Atas dakwaan tersebut Saya dinyatakan telah melakukan pelanggaran berat sesuai Pedoman Partai Tentang Pemberian Penghargaan dan sanksi tahun 2015 dan dituntut dengan ancaman sanksi diberhentikan dari keanggotaan dalam segala jenjang (dipecat). Pedoman Partai sebagai hukum formil dan materil Partai yang dijadikan dasar untuk menjerat Saya tersebut adalah pedoman Post Factum yang baru dibuat setelah rangkaian proses berjalan, dan Saya tidak pernah diberikan meski telah bersurat berkali kali meminta hal tersebut.

Maka dalam menjawab tuduhan tersebut, Saya menyampaikan kepada hakim Majlis Qodho bahwa Saya telah dua kali bersurat kepada BPDO meminta delik aduan dan tata beracara yang digunakan. Saya juga sebelumnya telah mengirimkan pedoman partai yang Saya ketahui tentang pemberian penghargaan dan sanksi serta tata cara penegakan disiplin organisasi yang disahkan pada tahun 2011 untuk mengkonfirmasi apakah pedoman lama tersebut yang dijadikan dasar formil dan materil oleh BPDO untuk menggelar persidangan. Sehingga di hadapan hakim Majlis Qodho Saya menyampaikan bagaimana bisa Saya membuat pembelaan dalam sebuah pengadilan sementara Saya dalam keadaan tidak memiliki informasi sebelumnya terkait aduan apa yang dituduhkan pada Saya, pasal apa yang Saya langgar, peraturan mana yang menjadi rujukan hukum materil dan formil atas digelarnya sebuah pemeriksaan dan persidangan. Namun pertanyaan Saya tidak mendapat respon.

Terkait sidang Majlis Qodho ini ditemukan banyak sekali kejanggalan diantaranya, bahwa ternyata Partai telah memiliki pedoman baru tentang Pemberian Penghargaan dan Sanksi serta Tata Cara Penegakan disiplin organisasi yang disahkan oleh Majlis Pertimbangan Partai (MPP) pada tanggal 16 desember 2015. Tanggal pengesahan peraturan bartu tersebut bertepatan dengan tanggal pertemuan terakhir Ustadz Salim dengan Saya. Setelah mendapatkan dan membaca aturan baru tersebut dari pihak lain (bukan dari BPDO karena sampai hari ini permintaan tertulis atas aturan tersebut tidak pernah diberikan dan disosialisasikan), dapat dipersepsikan bahwa aturan tersebut murni dibuat dalam rangka menjerat Saya. Hal tersebut dikuatkan dengan beberapa penambahan pasal baru dari pedoman sebelumnya yang sangat sulit dicari rujukannnya dalam AD/ART di antaranya:

  1. Dalam pedoman baru disebut Ketua Majlis Syuro dan Presiden Partai memiliki diskresi untuk menugaskan BPDO melakukan pemeriksaan terhadap seorang anggota, dalam hal BPDO mendapat penugasan dari Ketua Majlis Syuro dan Presiden Partai maka proses pemeriksaan perkara dilakukan tanpa mengikuti prosedur formil sebagaimana laporan pengaduan dan tanpa aduan.
  2. Terdapat penambahan pasal baru bahwa BPDO dapat menjadikan bukti peristiwa yang terjadi sebelum pemeriksaan dan sesudah pemeriksaan, hal inilah yang menjadi dasar kenapa peristiwa setelah pemanggilan BPDO tanggal 30 desember justru menjadi delik dakwaan yang kemudian menjerat Saya telah melakukan pelanggaran bera dengan ancaman pemecatan. Padahal pernyataan Saya di media adalah respon dari pernyataan struktur DPP sebelumnya.
  3. Dalam pedoman baru, pengadu, penuntut dan hakim bisa berasal dari orang yang sama atau satu bagian dalam unsur struktur DPP, padahal asas pengadilan sesuai pasal 32 UU No 2 Tahun 2011 tentang Parpol, bahwa Hakim atau Mahkamah parpol haruslah berasal dari pihak yang berbeda dari unsur DPP, sehingga keputusan yang diambil tidak menguntungkan salah satu pihak.
  4. Dalam pedoman baru, disebutkan BPDO dalam perkara yang diduga terjadi pelanggaran berat maka membentuk Hakim Majlis Qodho untuk mengadili teradu, lalu BPDO sendiri akan berperan sebagai jaksa penuntut dalam sidang Majlis Qodho. Bagaimana bisa sebuah peng-adilan akan dapat melakukan tugasnya jika hakim ditunjuk oleh Jaksa/Penunut.
  5. Laporan Saya kepada BPDO terkait pernyataan Saudara Muzammil dan Saudara Mardani yang membuat masalah internal partai menjadi konsumsi publik tidak diproses namun justru menjadi delik dakwaan baru bagi Saya yaitu dituduh menyerang siapapun yang merugikan diri Saya.
  6. Tuduhan merugikan partai atas karakter dan kultur yang berbeda dengan jati diri Partai Dakwah cukup menyentak hati. Dalam waktu lebih kurang 20 tahun setelah Saya bergabung menjadi bagian dari Jamaah/Partai, baru kali ini terdengar bahwa Partai ini tidak toleran dengan perbedaan kultur dan identitas. Dalam tarbiyah, kami diajarkan tentang bagaimana Rasulullah justru menghimpun kekuatan dari berbagai perbedaan kultur baik individu maupun suku dan kafilah yang begitu beragam. Kalau sikap keras dijadikan sebagai tuduhan merugikan Partai, maka sesungguhnya sikap keras Saya yang dikenal publik bukanlah sebuah aksi pribadi. Sikap keras Saya dalam beberapa isu merupakan perintah Partai dalam rangka menyelamatkan kepentingan Partai. Hal tersebut dapat dikonfirmasi kepada Ketua Majlis Syuro sebelumnya yaitu Ustadz Hilmi Aminuddin, ada beberapa perintah langsung dari beliau agar Saya bersikap keras dalam merespon beberapa isu. Sikap keras yang sesungguhnya tidak baik bagi kepentingan pribadi Saya namun diambil sebagai sebuah komitmen atas sebuah perintah partai.
  7. Tuduhan melawan pemimpin partai dengan melakukan makar dan gerakan yang masif serta memobilisasi kader dan non kader adalah tuduhan yang mengada ada, pres rilis Saya dalam menjawab pernyataan struktur DPP dapat dibaca kembali untuk menunjukkan bahwa rilis tersebut murni untuk menjawab pertanyaan kader dan konstituen akibat adanya pernyataan Saudara Mardani.
  8. Selama ini partai mengenal istilah sanksi dengan penyebutan ta’dib (mendidik) bukanlah i’qob, sehingga dakwaan pemecatan dari kader partai adalah dakwaan penuh nafsu dan sangat jauh dari nilai nilai kepartaian yang mengedepankan maslahah dalam menyelesaikan masalah.

Sehari setelahnya persidangan Majlis Qodho, Saya melayangkan surat kepada BPDO agar Saya diberikan petikan tertulis dakwaan BPDO untuk Saya dalami.

VI. PANGGILAN MAJLIS TAHKIM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top