KULTWIT
You are here: Home » Artikel » KRONOLOGI DAN RANGKAIAN KEJANGGALAN DALAM PROSES PEMECATAN FAHRI HAMZAH (VII. OPERASI MEDIA DAN SOSIALISASI STRUKTUR)

KRONOLOGI DAN RANGKAIAN KEJANGGALAN DALAM PROSES PEMECATAN FAHRI HAMZAH (VII. OPERASI MEDIA DAN SOSIALISASI STRUKTUR)

Terkait tuduhan makar yang kemudian menjadi dasar dakwaan pemecatan dari keanggotaan partai, dapat dipersepsikan sebagai sebuah tindakan yang sitematis dan terstruktur. Bahwa hingga pertemuan terakhir dengan ustadz Salim pada tanggal 16 Desember 2015, Saya tidak sedikitpun membuka dan membicarakan lepada siapapun perihal permintaan pengunduran diri. Hal tersebut merupakan prinsip bagi Saya untuk memegang permintaan ustadz Salim yang menyebut bahwa perbincangan tersebut merupakan konsumsi pribadi antara Saya dan Ustadz. Namun pihak struktur DPP lalu membicarakan hal tersebut di media massa dengan menyebut bahwa Saya diminta mundur oleh kader. Hal inilah yang membuat Saya diburu awak media dan juga diserang pernyataan bertubu tubi dari pihak kader dan konstituen yang merasa tidak pernah berfikir meminta Saya mundur. Dalam kondisi diburu tanya karena sudah dilemparkan ke publik oleh pihak struktur DPP inilah yang membuat Saya kemudian membuat pernyataan di media massa untuk pertama kali tanggal 10 januari 2015. Pernyataan ini kemudian menjadi sebab munculnya dakwaan pelanggaran berat dan ancaman pemecatan dari Partai.

Lalu tanggal 29 januari 2016 tepatnya tesehari setelah Saya menghadiri sidang Majlis Qodho dengan dakwaan pemecatan dari BPDO tanggal 28 Januari 2016, kembali muncul di media massa tentang isu bahwa Saya sudah dipecat dari PKS. Hal tersebut sama sekali tidak terlontar dan bersumber dari keterangan Saya, karena Saya memegang hal tersebut sebagai proses yang masih berjalan.

Tanggal 4 Februari 2016, Presiden partai dalam rapat DPP kemudian mensosialisasikan dakwaan pemecatan tersebut kepada seluruh struktur DPP. Hal tersebut telah melanggar pedoman Partai Nomor 2 tahun 2015 Pasal 25 ayat (4) yang berbunyi: “Pimpinan dan anggota BPDO serta Majlis Qodho wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dan penanganan perkara”

VIII. Rangkaian Upaya Perdamaian

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top