KULTWIT
You are here: Home » Artikel » KRONOLOGI DAN RANGKAIAN KEJANGGALAN DALAM PROSES PEMECATAN FAHRI HAMZAH (VIII. Rangkaian Upaya Perdamaian)

KRONOLOGI DAN RANGKAIAN KEJANGGALAN DALAM PROSES PEMECATAN FAHRI HAMZAH (VIII. Rangkaian Upaya Perdamaian)

VIII. Rangkaian Upaya Perdamaian

Untuk menunjukkan bahwa kasus ini sebetulnya hanya soal jabatan saya sebagai wakil ketua DPR RI, maka di sepanjang proses sejak sebelum ada pemeriksaan BPDO sampai selesai persidangan Majelis tahkim, saya terus dirayu untuk meletakkan jabatan. Ada beberapa upaya yang dilakukan oleh pihak DPP untuk menyelesaikan polemik dan mengakhiri proses persidangan yang sedang dilakukan. Di antaranya:

1. Sebelum persidangan BPDO digelar, DPP memberikan pengarahan kepada pihak Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah (DPTW) NTB untuk menyampaikan kepada Saya agar Saya segera mengundurkan diri dari jabatan pimpinan DPR. Jauh sebelum digelarnya sidang pertama BPDO, Saya bertemu dengan jajaran DPTW NTB yang menyampaikan pesan Presiden Partai kepada Saya. Dalam pertemuan tersebut, Saya kemudian menjelaskan duduk persoalan sedari awal. DPTW NTB memberitahukan kepada Saya bahwa Presiden Partaimenyampaikan kepada mereka bahwa Saya akan diroses di BPDO yang ujungnya bahkan bisa dipecat jika tidak segera mengundurkan diri. Dan benarlah ucapan DPTW NTB karena setelahnya pemanggilan dan persidangan tanpa prosedur dan dasar hukum formil dan materil akhirnya dilakukan DPP PKS melalui BPDO yang targetnya dari awal memang dalam rangka pemecatan. Tindakan inilah yang membuat segala tuduhan yang dijadikan sebagai dasar pemanggilan semuanya sumir tanpa landasan tertulis serta tidak pernah ditunjukkan alat bukti. Cerita tentang record gaya Saya berbahasa dalam komunikasi politik menjadi pintu masuk, hal yang sebenarnya tidak memiliki landasan hukum baik dalam sistem hukum negara maupun internal Partai (ada notulensi).
2. Setelah Persdiangan Majlis Qodho
Setelah persidangan majelis Qodho berlangsung, salah seorang saksi saya adalah ketua fraksi PKS Ust. Jazuli Juwaini. Kepadanya, ketua Majelis Qodho Abdi Sumaiti meminta agar beliau menyampaikan kepada saya agar mengalah. Karena toh, “….nanti akhirnya kan mereka juga yang menjadi pemimpin”. Maksudnya, saya disuruh mengalah (mundur dari wakil ketua DPR RI) maka nanti pemeriksaan di Majelis Qodho dapat dihentikan. Lalu ketua fraksi menyampaikan kepada saya di ruangan beliau lt. 3 FPKS DPR RI.
3. Sebelum Putusan Majlis Tahkim (MT).
Datang kepada Saya salah seorang pejabat DPP. Beliau menyebutkan diri datang sebagai pribadi dan bukan pejabat partai. Intinya beliau menyayangkan jika terjadi pemecatan dan itu tidak terbayangkan, sehingga beliau mengusulkan adanya komunikasi informal. Namun Saya menyampaikan secara panjang lebar ke beliau tentang berbagai fakta kejadian dan alasan tindakan Saya. Bahwa Saya sama sekali tidak lagi melihat pertimbangan jabatan. Saya hanya ingin berada di jalan yang benar berdasarkan keyakinan akan kebenaran yang Saya pegang.
4. Setelah Putusan majlis Tahkim.
Setelah keputusan MT juga ada beberapa senior yang memiliki ikhtiar berkomunikasi ke pimpinan partai. Tetapi tetap syaratnya, jika saya mengundurkan diri maka pemecatan tidak akan dilakukan. Saya juga diminta minta maaf karena telah tidak taat. Sekali lagi saya jawab bahwa ini bukan soal jabatan tapi soal rasa kita tentang keadilan.
5. Pembocoran dan Negosiasi.
Seperti sudah saya sampaikan, sekitar 2 pekan sebelum surat keputusan MT dan surat pemecatan kepada saya, ada pengusaha yang datang kepada beberapa kolega dekat saya di DPR dengan membawa surat keputusan MT yang sudah ditanda-tangani oleh ketua MT. Hidayat Nurwahid. Tentu menjadi sangat aneh karena pemecatan saya bocor duluan ke tangan orang yang tidak berkepentingan (bukan kader tapi pernah di bawa oleh seorang kader ke dalam partai). Maksud kedatangan yang bersangkutan adalah untuk meminta kolega saya untuk bicara kepada saya agar mau negosiasi. Intinya saya tidak akan dipecat jika saya selanjutnya mau ikut keputusan partai.
Kawan dan kolega saya yang sakah satunya memberikan jaminan (tanpa persetujuan saya) bahwa saya akan bisa diajak bicara. Maka, yang bersangkutan yang mengaku “bisa bicara kepada pimpinan partai, khusunya ketua majelis syuro” meminta saya untuk diam kalau ada perubahan komposisi di fraksi. Kawan saya (sekali lagi tanpa persetujuan saya), menyatakan “beres”.
Tetapi, karena surat itu ternyata bocor dan memaksa pimpinan partai mengantar surat pemecatan saya malam-malam hari minggu 3 April 2016 (via ob dan kurir partai), kawan saya mengontak yang bersangkutan mengapa ini terjadi. Sang pengusaha mengatakan bahwa ini terjadi karena saya gak mau mengontak pejabat partai yang ditunjuk. Memang, sekitar 2 hari sebelum kebocoran dokumen tgl 1 April 2016, kolega saya mengirim pesan pengusaha agar saya mengontak seorang pejabat partai tapi saya gak mau. Karena memang saya gak ada cerita nego dari awal. Ini bukan soal jabatan, ini soal kebenaran. (PKS sampai sekarang tidak melakukan apapun atas kebocoran itu, sehingga dapat diduga operasi ini adalah operasi untuk menekan partai mengeluarkan pemecatan, perlu dicatat bahwa surat MT diteken 11 Maret 2016 tetapi baru di antar kepada saya setelah 22 hari).

IX. Kesimpulan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top