KULTWIT
You are here: Home » Artikel » MELAWAN MAFIA (TANAH dan PELABUHAN)

MELAWAN MAFIA (TANAH dan PELABUHAN)

Mari kita dujung inisiatif yang baik dari Kejaksaan RI. Saya sendiri melihat tindakan mereka mafia merajalela. Serobot sana serobot sini. Nyaris tanpa halangan!

Mengapa kita dukung Kejaksaan RI dalam melawan mafia tanah? Karena negara surplus sumber daya, minus kapital. Maka yang dilakukan untuk mensejahterakan rakyat adalah redistribusi lahan. Pemerintahan ini sudah mengadministrasi, apa selanjutnya?

Ide kesejahteraan berbasis lahan ini sederhana, pertemukan manusia Indonesia dengan tanah sebagai titik produksinya, maka rakyat akan menemukan caranya sendiri untuk hidup dan bekerja. Upaya distribusi kepemilikan lahan harus dibela dan inisiatif Kejaksaan RI kita dukung.

Namun berbagai program reforma agraria pemerintah tampak tersendat karena tanah memiliki hukumnya sendiri, mafia tanah lebih agresif dari program pemerintah. Berbagai konflik sosial telah merenggut sumber penghidupan rakyat hingga nyawa petani terjadi karena tata kelola tanah.

Konsorsium Pembaruan Agraria mencatat sepanjang tahun 2020 saja terjadi 241 konflik agraria di 359 kampung/ desa, melibatkan 135.337 KK di atas tanah seluas 624.272,711 ha. Dapat kita bayangkan luasnya medan pertarungan ini.

Dari jumlah 241 konflik agraria tersebut terjadi di sektor perkebunan 122 konflik, kehutanan 41, pembangunan infrastruktur 30, properti 20, tambang 12, fasilitas militer 11, pesisir dan pulau-pulau kecil 3 dan agribisnis 2. Ini bisa jadi indikator pergerakan mafia.

Dari sekian konflik agraria, rakyat umumnya selalu menjadi korban. Kita telah mendengar bersama bagaimana tangis rakyat dan petani yang harus terusir dari tanahnya. Kadang hanya karena terlambat urus surat, seluruh hak tanah melayang.

Maka pilihan tepat bahwa Jaksa Agung RI baru saja menabuh genderang perang terhadap praktek mafia tanah. KejaksaanRI harus bergerak cepat mengidentifikasi
berbagai indikasi pidana dalam berbagai konflik yang ada lalu berkordinasi
dengan lembaga terkait.

Kejagung harus berada di tengah untuk menjamin hak-hak rakyat di satu sisi
dan juga program pemerintah di sisi yang lain, dengan tetap berpegang pada hukum dan keadilan berbasis ‘restorative justice’

Ada adagium dalam hukum bahwa Perdata kalah dengan PTUN, PTUN kalah dengan pidana, maka tupoksi pidana di Kejagung akan sangat efektif untuk secara masif mengurangi konflik agraria dengan memberantas mafia tanah.
Ini inisiatif yg perlu didukung.

Disamping menabuh genderang perang terhadap mafia tanah, Jaksa Agung juga menabuh genderang perang terhadap mafia pelabuhan karena pelabuhan adalah halaman depan rumah kita Indonesia dalam sistem pasar global.

Buruk wajah pelabuhan adalah buruknya wajah ekonomi Indonesia.

Terkait Mafia Pelabuhan, Kejaksaan RI telah sejalan dengan kebijakan pemerintahan Presiden Jokowi yang ingin segera ada tindakan yang jelas dalam mengakhiri berbagai problem klasik di pelabuhan yang telah menghambat perekonomian nasional.

Dua genderang perang yang ditabuh Jaksa Agung ST. Burhanudin ini menunjukan bahwa Kejaksaan RI hari ini tidak hanya fokus pada upaya pengembalian keuangan negara dalam kasus korupsi. Tapi juga menunjukkan kerja serius penegakan hukum dalam pemberantasan mafia tanah dan mafia pelabuhan.

Presiden Jokowi harus menangkap sikap Kejagung ini sebagai konsistensi dalam mengakhiri problem riil kerakyatan di sektor agraria dan hambatan ekonomi dalam sektor pelabuhan dalam rangka mengawal program Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf.

Untuk itu Presiden Jokowi perlu memberikan back-up yang serius ketika aparat Kejaksaan RI harus berbenturan dengan raksasa penguasa politik pertanahan dan pelabuhan di lapangan.

Twit @fahrihamzah 14-15/11/21

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top