SELAMAT BERHAJI. SEMOGA PELAKSANAAN TAHUN INI LEBIH BAIK LAGI.

Teman-teman, hari ini (kemarin, Selasa 14/8) saya Sebagai Tim Pengawas Haji DPR RI (Timwas Haji) ijin pergi ke Saudi Arabia.

Tim dibagi dua, tim persiapan telah berjalan lebih dahulu dan disusul oleh tim pelaksanaan. Pengawasan pada tahap persiapan dan pelaksanaan sama-sama penting.

Berikut ini saya ingin menyampaikan catatan kecil tentang penyelenggaran haji tahun ini sebagai akumulasi dari kerja dan kinerja pengawasan yang semakin baik dari tahun ke tahun

Tetapi sebelumnya saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk berdoa semoga prosesi ibadah haji tahun ini (1439 H) berjalan lancar dan para jamaah menjadi haji mabrur.
Kita doakan agar doa mereka bagi tanah air juga maqbul.

Sejarah penyelenggaraan haji kita cukup panjang. Banyak permasalahan sekaligus pelajaran yang bisa dipetik sehingga tahun demi tahun penyelenggaraan haji kita semakin baik.
Tahun ini untuk pertama kali haji ditangani oleh badan khusus yang baru kita bentuk.

Dalam sejarah haji, banyak suka dan duka.
Saat saya pertama memimpin Timwas Haji ada tragedi mina (2015), yang menelan korban lebih dari 2000 syuhada haji. Ada sekitar 126 jamaah dari Indonesia turut menjadi korban. Saya menyaksikan dari dekat.

Selain permasalahan rutin haji yang selalu terjadi tiap tahun, tragedi tersebut telah mendorong semua pihak melakukan evaluasi menyeluruh.
Termasuk pemerintah Indonesia.
Pemerintah dan DPR RI telah berpikir keras.

Bukan hanya dalam rangka antisipasi kejadian serupa, tetapi yang tak kalah penting adalah untuk menyediakan pelayanan haji yang berkualitas bagi jamaah.

Tahun ini jamaah haji Indoensia akan merasakan pelayanan yang agak berbeda.

Selama ini DPR melalui Timwas Haji DPR RI secara rutin telah memantau dan mengupayakan perbaikan-perbaikan penyelenggaran haji baik dari aspek regulasi maupun teknis di lapangan.
Rintisan perbaikan ini terus dilakukan.

Upaya perbaikan aspek regulasi antara lain terbitnya UU No.34 Thn 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, sebagai penyempurna UU No.13 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Kita ingin dana haji dikelola secara lebih profesional.

Berdasarkan amanat UU tsb, tahun lalu (26 juli 2017) telah dibentuk Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Dengan munculnya badan tsb pengelolaan dana haji secara struktural terpisah dari kementerian agama. Lebih independen karena langsung bertanggungjawab kepada presiden.

Reformasi pengelolaan dana haji sudah menjadi tuntutan zaman. Di era keterbukaan, dana haji harus dikelola secara transparan dan akuntabel dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan haji.

Saya selalu menekankan bahwa pengelolaan dana haji ini sangat sensitif. Ini dana umat dan harus dikembalikan umat dalam bentuk pelayanan haji yang berkualitas.

Bukan untuk kepentingan lain yang spekulatif bagi kepentingan haji.

Dengan reformasi pengelolaan dana haji tsb seharusnya masalah-masalah rutin haji bisa diminimalisir.

Inilah yang DPR RI ingin saksikan tahun ini dan untuk itu Timwas Haji 2018 tahun ini datang dengan serangkaian daftar pertanyaan.

Dengan demikian semoga tidak ada lagi kecelakaan kendaraan karena jamaah haji kita mendapat fasilitas kendaraan terbaik.

Tidak ada lagi jamaah yang mengeluh kekurangan makanan. Dan jamaah yang sakit mendapat pelayanan kesehatan terbaik.

Jumlah jamaah haji kita besar. Dana yang terkapitalisasi pun sangat besar.

Sehingga jika dana tsb digunakan secara tepat maka kualitas pelayanan haji bisa lebih dari negara lain.

Inilah mimpi dan harapan kita semua khususnya jamaah haji.

Ke depan, BPKH sebagai pelaksana haji dapat merancang banyak hal lain; mempercepat antrian, menyiapkan manasik secara kebih bermakna, membangun kampung Indonesia di tanah suci dan teribat dalam investasi haji di tanah suci.

Itulah catatan sementara saya. Dan saya akan update dan online untuk kita semua.
Doakan supaya dalam pengawasan kami dapat melaksanakan ibadah Haji bagi perbaikan diri pribadi.

Terima kasih.
Sekian.

Twitter @Fahrihamzah 14/8/2018